PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melanjutkan pemberian insentif pajak guna mendukung pemulihan dunia usaha dan ekonomi nasional.
Baca Juga: PMK 9/2021, Insentif Pajak Diperpanjang sampai 30 Juni 2021
“Mengingat ketidakpastian yang masih tinggi terkait perkembangan Covid-19, kebijakan insentif pada sektor usaha dipandang masih diperlukan di 2021, baik untuk membantu agar tetap bertahan maupun untuk mulai ekspansi usaha,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), secara virtual di Jakarta, belum lama ini.
Menkeu Sri Mulyani menilai perlunya pemberian insentif lanjutan kepada dunia usaha, terutama dalam bidang perpajakan dan kepabeanan, untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Menkeu mengatakan penurunan permintaan akibat Covid-19 berimbas kepada pendapatan serta kondisi arus kas sektor usaha. Pada saat yang sama, dunia usaha juga dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan kewajiban dan operasional usaha.
Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni menilai insentif pajak dapat membantu kalangan dunia usaha yang saat ini sedang mengalami kesulitan cash flow untuk bangkit memulihkan kegiatan usahanya.
“Insentif pajak terbukti membantu para wajib pajak, termasuk para pelaku usaha yang saat ini mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Stimulus ini dapat mengurangi terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Selain itu, membuat pelaku usaha dapat bertahan,” kata Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group, Abdul Koni.
Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha sebagai berikut;
1.Keringanan PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
2.Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor
3.Memberikan keringanan angsuran PPh pasal 25.
4.Memberikan fasilitas perpanjangan atas insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP atas P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi)
5.Memberikan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)
6.Percepatan restitusi PPN.
Sementara untuk fasilitas kepabeanan, pemerintah menyediakan fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Kawasan Berikat memberikan insentif berupa penangguhan bea masuk, dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor, sementara KITE menyediakan insentif berupa pembebasan atau pengembalian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang dan bahan yang diimpor untuk tujuan diolah, dirakit atau pasang dan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
Insentif fiskal juga diberikan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk percepatan perkembangan daerah sekaligus sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi.
