PajakOnline.com—Pemerintah tidak lagi memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan tahun 2022 ini. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, sudah menyiapkan kebijakan perpajakan yang lebih baik dari insentif tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disahkan kuartal IV/2021 lalu, seluruh wajib pajak orang pribadi (WP OP) kini dapat menikmati insentif dalam bentuk kenaikan batas bawah dari bracket.
Dalam aturan perpajakan tersebut, diatur pelebaran penghasilan kena pajak terendah menjadi Rp60 juta atau lebih tinggi dari sebelumnya yakni Rp50 juta. Berarti, secara permanen, batas bawah bracket semua pajak orang pribadi dinaikkan ke Rp60 juta.
Febrio menilai, hal ini bisa memberikan insentif bagi masyarakat yang lebih luas, terutama kelompok pendapatan kelas menengah. "UU HPP malah lebih progresif daripada (insentif PPh 21). UU HPP untuk karyawan atau wajib pajak orang pribadi. Jadi bukan hanya karyawan saja atau beberapa juta karyawan saja yang menikmati PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebelumnya. Sekarang, semua wajib pajak pribadi itu menikmati insentif dalam bentuk kenaikan batas bawah dari bracketnya itu," kata Febrio dalam keterangan pers yang kami kutip.
