Ketentuan Pajak Developer Perumahan

PajakOnline.com—Bisnis developer perumahan memiliki tanggung-jawab pajak atas usaha yang dijalankan. Adapun jenis-jenis pajak yang harus ditanggung yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam ketetapan PPh yang dibebankan kepada perusahaan developer perumahan berdasarkan pada penghasilan yang diterima berasal dari penjualan produk perumahan tersebut. Hal tersebut disesuaikan dengan penjualan perumahan yang memberikan penghasilan bagi developer.

Sementara itu, penjualan atas produk tersebut mengharuskan developer memungut PPh Pasal 4 Ayat 2 kepada pembelinya. Pajak yang dibebankan kepada pembeli sebagai PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan.

Bagi developer yang sedang berada dalam tahapan konstruksi bangunan akan dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2. Pembebanan atas pajak yang dikenakan tersebut merupakan PPh Final untuk developer yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

Adapun tarif dan jenis kategori jasa konstruksi di Indonesia, antara lain:

- Jasa perencanaan konstruksi
- Jasa pelaksanaan konstruksi
- Jasa pengawasan konstruksi

Untuk itu, tarif yang dikenakan jasa konstruksi tersebut berbeda-beda, mulai dari 2% hingga 6%. Sementara nominal tarif PPh tergantung pada jenis jasa yang dijual serta skala usaha dari masing-masing developer.

Dalam perhitungan tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 jasa konstruksi dilakukan dengan cara mengalikan besaran pajak yang dikenakan tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan pembeli atau pemakai jasa.

Dengan demikian, developer memiliki kewajiban memungut pajak atas gaji para karyawan mereka, pembayaran jasa kepada pihak ketiga, dan lain sebagainya.(Kelly Pabelasary)