PajakOnline.com—Dalam menjalankan suatu usaha, tidak selamanya usaha berjalan lancar dan bertahan lama. Banyak problematika yang dialami oleh para pengusaha dalam prosesnya yang bisa jadi membuat ia berhenti, tidak terkecuali untuk perusahaan dengan skala kecil maupun besar.
Adapun beberapa alasan yang mengakibatkan sebuah perusahaan terpaksa untuk membubarkan diri yaitu kerugian beruntun yang dialami, kemunduran kegiatan usaha, penurunan omzet secara signifikan, hingga terlilit hutang.
Selain melakukan pembubaran atau likuidasi, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan manajemen perusahaan dalam menghadapi problem, yakni restrukturisasi keuangan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PK-PU), hingga renegosiasi suku bunga pinjaman ataupun persuasi investor agar menyuntikkan dana talangan (bridging fund). Namun apabila tidak membuahkan hasil, maka opsi pembubaran atau likuidasi menjadi opsi terakhir.
Sementara itu, proses likuidasi didasari sembilan hal yang diatur pada UU nomor 40 tahun 2007, diantaranya keputusan RUPS, jangka waktu pendirian berakhir, penetapan pengadilan, dicabutnya kepailitan dan harta pailit tidak cukup membiayai kepailitan, insolvensi, dicabutnya izin usaha, permohonan kejaksaan, cacat hukum dalam akta pendirian, serta tidak mungkin dilanjutkannya perusahaan.
Ketika mengalami likuidasi, maka salah satu langkah yang akan ditempuh yaitu seluruh aset hasil likuidasi akan dibagikan kepada para kreditur, kemudian pemegang saham bila terdapat sisa. Aset perusahaan biasanya akan dijual melalui mekanisme lelang.
Wajib pajak perusahaan atau badan juga memiliki kewajiban perpajakan yang lebih kompleks dari pada wajib pajak orang pribadi. Berbagai kewajiban perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, hingga penghapusan NPWP memiliki proses yang lebih panjang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebelum tak lagi menjadi wajib pajak badan, sebagai brikut:
1. Pelunasan Utang Pajak
Bagi wajib pajak yang mengambil langkah likuidasi biasanya mengalami gagal bayar atas utang – utangnya terhadap para kreditur. Maka para kreditur akan menagih kewajiban wajib pajak melalui aset – aset perusahaan yang dijual atau dilelang.
Berdasarkan pasal 21 UU KUP dan pasal 19 UU nomor 19 tahun 2000, negara memiliki hak mendahulu untuk utang pajak atas barang – barang milik penanggung pajak. Karena adanya hak mendahulu, hasil penjualan lelang atas barang – barang milik penanggung pajak harus digunakan untuk melunasi utang pajak dahulu. Hak mendahulu atas utang pajak ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi, serta biaya penagihan pajak.
2. Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP
