TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Masyarakat Bawah Masih Butuh Bansos

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, sebelum adanya konflik perang Rusia-Ukraina sudah banyak mal-mal yang sepi pengunjung dan bisnis ritel berguguran.

Menurut Bhima, saat ini situasinya banyak masyarakat kelas atas dan menengah yang menahan uangnya untuk berbelanja dan berbisnis. "Mungkin mereka khawatir inflasi, pemilu, dan kegaduhan-kegaduhan politik yang menyebabkan ketidakpastian yang tinggi dalam berbisnis. Jadi, mereka menunggu sampai 2024. Kegaduhan di tahun politik mendistorsi dan mengubah banyak rencana bisnis. Tapi yang menjadi hambatan utama adalah inflasi. Sebelum pandemi rata-rata inflasi hanya 3%. Sekarang ini inflasi sudah mencapai 4-5% akibatnya suku bunga naik," kata Bhima Yudhistira, Senin (19/6/2023).

Di sisi lain, lanjut Bhima, bagi masyarakat kalangan bawah pada masa pandemi banyak yang menerima bantuan, sehingga daya belinya masih terjaga.

"Sekarang, bantuan-bantuan pada masa paska pandemi (atau endemi) ini dicabut dan dihentikan. Anggaran perlindungan sosial yang kecil menjadi penyebabnya. Situasinya bertambah berat bagi mereka. Tentunya ini memengaruhi daya beli masyarakat bawah. Kepada siapa lagi mereka berharap bantuan, kalau bukan kepada pemerintah atau negaranya," kata Bhima.

Bhima mengatakan, pemulihan pasca pandemi ini tidak sesuai harapan. Dampak kelesuan ekonomi ini akan panjang sampai 2024. Sebelumnya, ekonomi Indonesia ini tertolong pada tahun 2022 lalu karena booming harga komoditas, batu bara naik, CPO naik, nikel harganya bagus.

"Sekarang terjadi koreksi harga komoditas yang cukup tajam. Karena negara negara mitra dagang juga sedang lemah semua. Bukan hanya Rusia dan Ukraina saja, tetapi juga Amerika, Eropa, Jepang, Korea, termasuk Tiongkok. Banyak mereka yang bekerja di sektor komoditas juga sudah merasakan dampak melemahnya ekonomi.

"Kritik terhadap pembangunan infrastruktur yang menyedot anggaran dan kebijakan pajak yang cenderung relatif agresif. Justru daya beli lesu, PPN malah naik jadi 11%, yang berkontribusi terhadap inflasi," pungkas Bhima.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/ekonomi-lesu-mal-sepi-pengunjung-dan-ojek-online-banyak-pada-nyender/