TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal

· ·

Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal

PajakOnline.com— Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” pada Selasa (25/2/2020), di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

“Penduduk setempat di Ibu Kota Negara tercatat 100 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwadi 2045. Berdasarkan ini, kita akan merancang desain kotanya seperti apa, sistem transportasi, gedung, dan lainnya. Selain itu, kami tetap memastikan lingkungan hidupnya terjaga,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata.

Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan.

Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”.

Deputi Rudy juga menyatakan tidak ingin membuat IKN menjadi enclaved, sementara wilayah sekitarnya tidak berkembang atau didiamkan secara alami. Pemerintah justru ingin memastikan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang. Untuk itu, peran Bappeda setempat dapat menyiapkan pelatihan vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk jenis pekerjaan yang bisa dikembangkan.

Menurut Deputi Rudy, terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.  Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

“Kita juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang akan ada demand-demand baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah, dan lainnya,” jelas Deputi Rudy.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines