PajakOnline.com—Dalam perpajakan terdapat ketentuan dan persyaratan yang menjadi prinsip dasar setiap aktivitas perpajakan. Ini 5 syarat memberlakukan pemungutan pajak di Indonesia, sebagai berikut;
1. Dari Segi Keadilan (Asas Keadilan)
Sistem pemungutan pajak perlu mengikuti peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dasar keadilan ini menjadi syarat yang perlu dilengkapi dalam mencapai keadilan, antara lain, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam undang-undang, setiap warga negara sebagai wajib pajak perlu membayar pajaknya, juga terdapat sanksi bagi pelaku pelanggaran pajak.
2. Dari Segi Yuridis (Perpajakan Berlandaskan Hukum)
Dalam sistem perpajakan di Indonesia harus selalu mengikuti hukum yang diberlakukan karena sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Perpajakan Umum. Tertulisnya ketentuan pajak dalam undang-undang agar bisa menjadi perlindungan hukum untuk kegiatan perpajakan.
3. Dari Segi Ekonomis (Pajak Tidak Memengaruhi Perekonomian Nasional)
Sistem perpajakan dilarang mengganggu aktivitas ekonomi yang akan berdampak terhadap keterpurukan atau penurunan ekonomi nasional, contohnya kasus pajak tidak diperkenankan mengganggu aktivitas perdagangan yang sedang berjalan.
4. Dari Segi Finansial (Perpajakan Harus Efisien)
Dengan menjalankan sistem pemungutan pajak secara efisien dan efektif akan menghasilkan perpajakan yang optimal. Efisien maksudnya memiliki arti jika pemungutan pajak perlu dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Sementara efektif maksudnya pemungutan pajak wajib dapat memperoleh hasil yang sama dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Dalam syarat ini juga berhubungan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajak yang masuk ke kas negara.
5. Dari Segi Sederhana (Sistem Pajak Harus Sederhana)
Agar mudah dipahami wajib pajak sistem penagihan dan pengelolaan pajak harus sederhana. Dengan kesederhanaan sistem pemungutan pajak akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya dan membuat masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak nasional.
Dalam setiap kegiatan pemungutan pajak berkewajiban menerapkan persyaratan tersebut demi agar pemajakan berjalan lancar, dan tidak terjadi kendala atau menyimpang dari target pajaknya. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)
