TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penanaman Modal Asing (PMA)

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Penanaman Modal Asing adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu satu negara untuk kepentingan bisnis yang berlokasi di negara lain. Umumnya, penanaman modal asing terjadi ketika investor mendirikan operasi bisnis asing atau mengakuisisi aset bisnis asing di perusahaan asing.

Sekarang dalam melakukan penanaman modal asing di Indonesia bisa mendaftar lewat online. untuk yang bisa mendapatkan investasi hanya untuk badan usaha yang bentuknya perseroan terbatas (PT). Aturan tentang penanaman modal asing, badan usaha dan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia.

Modal asing diartikan sebagai modal yang dimiliki negara asing, perseroan warga negara asing, badan usaha dan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau semua modalnya dimiliki asing.

Mengenai asas penanaman modal itu meliputi akuntabilitas, berkelanjutan, kebersamaan, keterbukaan,kepastian hukum, kemandirian, berwawasan lingkungan, tidak membedakan asal negara, efisiensi berkeadilan dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan adanya penanaman modal ini diungkapkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.25/2007 yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan, pembangunan ekonomi, kemampuan daya saing dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Di Indonesia agar bisa mendirikan PMA terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya yaitu:

1. Akta pendirian perusahaan dan atau akta perubahannya
2. NPWP perusahaan
3. NIB
4. Akta jual beli, sertifikasi hak atas tanah atau perjanjian sewa menyewa terhadap tempat kedudukan perusahaan
5. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup
6. Bukti penerimaan LKPM periode terakhir lewat SPIPISE
7. Surat kuasa ketika pengajuan permohonan tidak dilakukan pimpinan perusahaan langsung

Jika syarat yang dibutuhkan telah terpenuhi artinya perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dalam kepentingan komersial. Di luar itu PMA juga berkewajiban melaporkan LKPM per trimester untuk BKPM.

Dalam mengajukan permohonan pendirian PMA dijalankan secara online lewat sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Kaitannya dengan pengajuan pendirian PMA ditentukan pada PP No.24 tahun 2018. Ada beberapa prosedur dalam permohonan pendirian PMA yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Investor sudah mempunyai dokumen pendirian PT berbentuk, akta pendirian, surat KEMENKUMHAM untuk mengesahkan PT juga NPWP perusahaan

2. PM sudah memenuhi ketentuan modal yaitu bagi perusahaan usaha besar minimal mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000. Modal ini meliputi tanah dan bangunan juga hasil penjualan lebih dari lima puluh miliar rupiah

3. Sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha

4. Lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat

5. Wajib mempunyai perizinan lain yang berhubungan dengan sektor bisnis perusahaan pada instansi terkait (Ridho Rizqullah Zulkarnain)