Izin Pengkreditan Pajak Masukan
Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas ekspor Barang Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.
Permohonan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan dapat dikabulkan apabila:
| – | Lokasi usaha Wajib Pajak atau tempat Wajib Pajak dikukuhkan tidak melakukan penyerahan BKP/JKP |
| – | Lokasi usaha tersebut hanya berfungsi sebagai kantor penghubung untuk keperluan administrasi (liason office) dengan demikian penggunaan alamat dan atau NPWP lokasi usaha pada Faktur Pajak Masukan hanya untuk pemenuhan persyaratan administrasi saja. |
| – | Faktur Pajak Masukan tersebut tidak/tidak akan dikreditkan di KPP Lokasi |
| – | Faktur Pajak Masukan tersebut memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan |
Permohonan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor dapat dikabulkan apabila:
| – | Lokasi usaha Wajib Pajak tidak melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP, dengan demikian Wajib Pajak pada lokasi usaha tersebut tidak mempunyai Pajak Masukan. |
| – | Lokasi usaha tersebut hanya berfungsi sebagai kantor penghubung untuk keperluan administrasi (liason office) dengan demikian penggunaan alamat dan atau NPWP lokasi usaha pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi saja. |
Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Berproduksi
Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayar pada saat:
| – | perolehan BKP; |
| – | penerimaan JKP; |
| – | pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah pabean dan JKP dari luar Daerah Pabean; dan atau |
| – | impor BKP yang diperlukan dalam kegiatan usahanya tetap dapat dikreditkan. |
Pengkreditan Pajak Masukan Masa Pajak Tidak Sama
Dalam Undang-undang perubahan kedua Undang-undang PPN Tahun 1984 terhadap Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP Norma
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan sebagai berikut :
| a. | untuk penyerahan BKP sebesar 70% x Pajak Keluaran; |
| b. | untuk penyerahan JKP sebesar 40% x Pajak Keluaran; |
Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka mulai permulaan tahun buku berikutnya Pengusaha Kena Pajak tidak lagi diperkenankan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan tersebut di atas.
Penghitungan kembali Pajak Masukan
| – | Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang PPN juga melakukan penyerahan yang tidak terutang terutang PPN hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang nyata-nyata atau berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN. |
| – | Barang Modal, mesin atau peralatan pabrik digunakan juga untuk kegiatan lain yang menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang nyata-nyata atau berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN saja. |
| – | Apabila Pengusaha Kena Pajak telah mengkreditkan seluruh Pajak Masukan maka harus menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut. |
| – | Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada Masa Pajak paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. |
| – | Khusus Barang Modal, kewajiban menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tidak dilakukan jika masa manfaat Barang Modal telah terlampaui. |
