TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pasal 23

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dua jenis pajak yang sering menjadi sorotan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

PPh 21 adalah pajak penghasilan untuk pegawai tetap, pajak PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada pegawai tetap atau karyawan yang menerima penghasilan dari pekerjaannya. Pajak ini umumnya dipotong langsung oleh pemberi kerja dari gaji karyawan dan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terdapat beberapa poin penting terkait PPh 21, sebagai berikut:

1. Pegawai Tetap:

PPh 21 berlaku untuk pegawai tetap yang memiliki pendapatan tetap dari pekerjaan mereka.

2. Tarif Tetap

Tarif PPh 21 diterapkan dengan tarif pajak progresif yang bervariasi tergantung pada besaran pendapatan karyawan.

3. Pemotongan otomatis

PPh 21 dipotong langsung oleh pemberi kerja dari gaji bulanan karyawan dan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sedangkan, PPh 23 adalah pajak penghasilan untuk penghasilan tidak tetap, di sisi lain, pajak PPh 23 dikenakan pada penghasilan yang tidak bersifat tetap, seperti bunga deposito, royalti, atau dividen. Terdapat beberapa poin penting terkait PPh 23, sebagai berikut:

1. Penghasilan Tidak Tetap

PPh 23 berlaku untuk penghasilan yang tidak bersifat tetap dan diterima oleh pihak non-Wajib Pajak.

2. Tarif pajak

PPh 23 dikenakan dengan tarif tetap yang sudah ditentukan oleh peraturan perpajakan

3. Pemotongan tidak otomatis

PPh 23 tidak dipotong secara otomatis oleh pihak yang membayar penghasilan. Karena wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan menyetor pajak ini.

Pembayaran Pajak

PPh 21

Jika anda adalah seorang karyawan maka, dengan pendapatan tetap dari pekerjaan, Anda akan membayar PPh 21. Pemberi kerja akan memotongnya secara otomaris dari gaji bulanan Anda.

PPh 23

Jika Anda menerima penghasilan dari sumber yang tidak bersifat tetap, seperti bunga deposito atau royalti, Anda akan membayar PPh 23. Pada kasus ini, Anda sendiri yang harus menghitung dan menyetor pajak ini. (Wiasti Meurani)