TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Permendag 8/2024, Cek Aturan Impor Terbaru Barang Bawaan Penumpang

· ·

Permendag 8/2024, Cek Aturan Impor Terbaru Barang Bawaan Penumpang

PajakOnline.com—Pemerintah kembali merevisi ketentuan aturan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Dalam ketentuan baru ini, pada dasarnya pemerintah memberikan penyelesaian terhadap permasalahan perizinan impor dan menumpuknya kontainer di pelabuhan utama Indonesia karena aturan sebelumnya, yakni Permendag No. 7/2024.

Selain itu, dalam ketentuan ini pula Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatur ulang pemasukan barang bawaan pribadi penumpang maupun kiriman berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar negeri ke Tanah Air.

Sesuai Pasal 34, terdapat dua ayat baru, yakni (7a) dan (7b) yang mengatur hal tersebut. Di mana barang bawaan pribadi penumpang untuk telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar negeri maksimal dua unit per orang untuk satu kali kedatangan dalam jangka waktu satu tahun.

Hal serupa juga berlaku untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler atau handphone (HP), komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar negeri. Di mana paling banyak, hanya dua unit per pengiriman.

Sebelumnya, dalam Permendag No. 36/2023, pemerintah memberikan batasan nilai dan jumlah untuk mengiriman alat elektronik tersebut. Pelaku perjalanan luar negeri hanya boleh memasukkan alat elektronik tersebut paling banyak lima unit dengan nilai total paling banyak FOB USD1.500 per orang atau sekitar Rp23,9 juta (Rp15.961 per dolar AS).

Dengan direvisinya ketentuan tersebut, artinya kini baik barang bawaan pribadi penumpang maupun kiriman berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar negeri ke Tanah Air hanya dibatasi jumlahnya, tanpa batasan nilai.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ketentuan barang pribadi lainnya yang tergolong personal use, bukan untuk diperdagangkan kembali, akan diatur secara lengkap melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kebutuhan barang pribadi ini dikeluarkan dari pengaturan Permendag dan nanti diatur melalui Permenkeu atau melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai,” pungkas Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (17/5/2024).

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/puluhan-ribu-kontainer-numpuk-di-pelabuhan-pemerintah-relaksasi-perizinan-impor/

Berita lainnya di Headlines