TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi kepada Seluruh Kepala Daerah: Tolong Jaga Daya Beli Rakyat

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah dapat menjaga daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat agar dijaga para kepala daerah dengan segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Presiden menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31%, sementara di tingkat provinsi sebesar 41%.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

“Tolong dijaga daya beli rakyat dengan apa? Segera merealisasikan APBD-nya, secepatnya. Sampai saat ini, realisasi belanja di kabupaten/kota masih diangka 31%, kecil sekali ini,” kata Jokowi dalam forum tersebut.

Dalam acara itu Presiden mengapresiasi jajaran pemerintah daerah (pemda) baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dapat menjaga inflasi dengan baik.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia bisa menjaga inflasinya dengan baik. “Terakhir di angka 2,13%, sebelumnya 2,58%. Sangat bagus sekali,” kata Jokowi.

Namun, Jokowi prihatin dengan kondisi uang beredar di level kabupaten yang mayoritas masih sangat rendah.

Menurut Jokowi, dengan peredaran uang rendah, artinya daya beli lemah. Presiden Ke-7 RI itu menyebutkan realisasi pendapatan di kabupaten/kota itu baru mencapai 38%, sedangkan di provinsi 49%.

“Segera keluarkan. Ini masih 31% realisasi belanja. Provinsi lebih baik, 41%, tetapi juga masih kecil itu, tolong dicek dan didorong lagi agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat sehingga perputaran uang di kabupaten, kota, provinsi itu semakin baik,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/daya-beli-anjlok-ramai-phk-krisis-ekonomi-semakin-dekat/