TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Program Kendaraan Listrik Termasuk Prioritas Kemenhub Tahun Ini

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan terdapat 10 program prioritas yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2023 ini. Salah satu di antara prioritas tersebut yaitu percepatan kendaraan listrik.

"Di 2023 ini kita akan melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan kita punya 10 prioritas," kata Budi Karya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1/2023).
Budi Karya menambahkan, prioritas pertama adalah pengembangan konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Kedua, mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Ketiga, mendukung program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor transportasi melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi aparatur.

"Lalu yang keempat, mendukung pemerataan pembangunan nasional, membantu masyarakat ekonomi lemah dan menyentuh daerah terpencil, tertular dan terdepan," katanya.

Kelima, melaksanakan program-program kegiatan dan mendukung PEN. Keenam, memastikan keberlanjutan program MYC dan pemenuhan PN dan PSN. Ketujuh, pemenuhan kebutuhan pokok seperti belanja gaji dan operasional secara profesional. Kedelapan, melakukan perencanaan dan pengembangan IKN dan transportasi massal perkotaan seperti di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali. Kesembilan, mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creatif financing. Kemudian yang terakhir, mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, percepatan pemanfaatan kendaraan listrik dan kendaraan ramah lingkungan.

"Kendaraan listrik menjadi konsen bagi kita dan ini InsyaAllah bisa kita laksanakan dan Bapak Presiden selalu memberikan dukungan dan catatan bagi kita untuk melakukan," katanya.

Budi Karya mengungkapkan, Kemenhub memiliki pagu tahun anggaran/TA 2023 sebesar Rp31,7 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari beberapa komposisi, yaitu automatic adjustment Kementerian Perhubungan TA 2023 sebanyak Rp1,38 triliun dan automatic adjustment belanja K/L TA 2023 sebesar Rp50,23 triliun.