TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp11,2 Triliun hingga Juli 2024

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah direalisasikan hingga Juli 2024 sebesar Rp11,2 triliun. Nominal tersebut setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferei pers APBN Kita Edisi Agustus 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menkeu menjelaskan, total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. "Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Agustus 2024.

Sri Mulyani menerangkan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Hingga 2023, lanjutnya, realisasinya mencapai Rp23 triliun.

Pada tahun ini, rencananya alokasi meningkat tajam menjadi Rp42,5 triliun. Meski sudah lebih dari pertengahan tahun realisasinya baru Rp11,2 triliun, Sri Mulyani menjelaskan realisasi akan melonjak pada akhir-akhir tahun anggaran 2024.

"Masih ada penyerapan, ini biasanya akselerasi untuk pencairan itu di kuartal III/2024 terutama di kuartal terakhir," katanya.

Menkeu merinci realisasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp9 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol VVIP, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sedangkan klaster non infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Rinciannya seperti untuk biaya promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi. Apabila mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023, serta pagu anggaran 2024 sebesar Rp42,5 triliun, maka total anggaran IKN sejak 2022 sampai 2024 mencapai sekitar Rp75 triliun.