TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Serba-Serbi Insentif Pajak

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemberlakuan insentif pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, baik di negara maju dan berkembang. Tak hanya itu, diberlakukannya insentif pajak berpotensi menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemberlakuan insentif juga bisa diberikan dalam tujuan tertentu, di antaranya;

Insentif pajak menurut pandangan hukum didefinisikan menjadi ketentuan pajak khusus yang diberikan pada proyek-proyek investasi tertentu yang menjadi syarat dengan ketentuan yang berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku.

Ada banyak referensi yang memberikan penjelasan mengenai insentif pajak. Sesuai dengan referensi itu, terdapat sejumlah definisi pajak yang kami kutip.

United Nation dalam penerbitannya berjudul Tax Incentives and Foreign Direct Investment (2000) insentif pajak diartikan sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu.

Insentif pajak menjadi pengecualian dari rezim pajak umum. Yang bentuknya ada beberapa jenis, di antaranya pengurangan tarif pajak atas laba, tax holiday, serta ketentuan akuntansi yang memungkinkan percepatan penyusutan dan loss carry forwards dalam tujuan pajak.

Dalam penerbitan itu, insentif pajak disebutkan oleh United Nation bisa berbentuk pengurangan bea masuk atas peralatan, komponen, dan bahan mentah yang diimpor. Tidak hanya pengurangan, bisa juga diterapkan bea masuk sebagai perlindungan pasar domestik terhadap produk impor substitusi.

Kemudian ada pengertian lain dari Zolt (2015) insentif pajak diartikan menjadi ketentuan khusus yang memungkinkan adanya pengecualian, kredit, tarif pajak preferensial, penangguhan kewajiban pajak. Ada beberapa bentuk dalam insentif pajak salah satunya seperti tax holiday yang memiliki jangka waktu tertentu.

Lalu, insentif pajak diartikan oleh Zee, Stotsky, dan Ley (2002) dilandasi pada 2 sudut pandang yang berbeda, di antaranya sudut pandang hukum (statutory term) dan sudut pandang efektivitas (effective term).

Dalam sudut pandang hukum insentif pajak didefinisikan menjadi ketentuan pajak khusus yang diberikan kepada proyek-proyek investasi tertentu yang melengkapi syarat dengan ketentuan yang berbeda dibanding dengan kebijakan yang berlaku umum.

Sedangkan, pada sudut pandang efektivitas, insentif menjadi suatu ketentuan pajak khusus bagi proyek-proyek investasi tertentu. Ketentuan pajak khusus itu ada efek penurunan beban pajak efektif, diukur dalam beberapa cara  pada proyek-proyek itu. Penurunan itu dibanding dengan beban pajak efektif jika tidak ada insentif.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, insentif pajak dapat menjadi beberapa bentuk. United Nation (2000) menjelaskan bentuk insentif pajak ke dalam 12 jenis. Kedua belas jenis itu seperti pengurangan tarif PPh badan, loss carry forwards, tax holiday, tax allowance, dan kredit pajak.

Kemudian pengurangan pajak terhadap dividen dan bunga yang dibayarkan di luar negeri, perlakuan khusus pada capital gain jangka panjang, pengurangan pajak atas biaya khusus, tarif 0% atau pengurangan tarif, dan pengurangan (deduction) mengikuti jumlah pekerja.
(Ridho Rizqullah Zulkarnain)