PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak orang pribadi yang menyediakan jasa ekspedisi dapat dikenalan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Ketentuan tersebut sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri merupakan objek PPh Pasal 21.
“Untuk jasa ekspedisi yang diserahkan oleh wajib pajak orang pribadi dapat dikenakan PPh Pasal 21,” kata DJP ketika menjawab pertanyaan wajib pajak melalui media sosial Twitter @kring_pajak, dikutip hari ini.
Ketentuan teknis mengenai PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Dalam perdirjen tersebut sebenarnya tidak ada pasal yang menjelaskan secara khusus bahwa jasa ekspedisi yang diberikan oleh orang pribadi merupakan objek PPh Pasal 21. Akan tetapi, diatur secara implisit dalam Pasal 3 PER-16/PJ/2016 yang menuliskan bahwa orang pribadi yang memberikan jasa dalam segala bidang termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PER-16/PJ/2016 yang menjelaskan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
Dengan begitu, jasa ekspedisi yang disediakan oleh orang pribadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 yang perhitungannya mengikuti perhitungan PPh Pasal 21 atas jasa lainnya, yaitu nilai imbalan jasa dikalikan 50% kemudian baru dikalikan tarif PPh Pasal 17.
