Jakarta Gratiskan Pajak Reklame untuk UMKM

PajakOnline | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan relaksasi berupa keringanan pajak di Jakarta. Salah satunya membebaskan pajak reklame di dalam ruangan seperti di dalam kafe, restoran, ataupun ruko.

"Pajak reklame di dalam ruang seperti di kafe, restoran, ruko, dan sebagainya akan dibebaskan. Dengan ini, pelaku usaha kecil maupun menengah bisa lebih mudah mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025).

"Pelaku usaha kecil maupun menengah bisa lebih mudah mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan sehingga usaha bisa lebih berkembang dan harapannya pengunjungnya akan semakin ramai," kata Gubernur Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan beban pajak lainnya, seperti membebaskan PBB 100% untuk sekolah swasta yayasan, diskon BPHTB rumah pertama hingga 75%, serta pengurangan 50% pajak hiburan untuk bioskop dan pertunjukan seni.

Gubernur Pramono mengatakan relaksasi pajak diberikan karena kondisi penerimaan pajak DKI hingga September 2025 dalam keadaan aman. Dia mengatakan belanja pajak (tax expenditure) mencapai Rp4,7 triliun.

"Kami sudah memutuskan untuk tax expenditure sampai pertengahan tahun ini Rp 4,7 triliun. Semua terencana dengan baik sehingga tidak menjadi masalah," ujarnya.

Kebijakan pengurangan dan pembebasan pajak ini, menurut Pramono, berlaku otomatis tanpa perlu permohonan wajib pajak, kecuali untuk kondisi tertentu. Dia berharap kebijakannya Pemprov DKI bisa meringankan beban warga Jakarta.