PajakOnline.com—Pemerintah memiliki prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni infrastruktur, tenaga kesehatan, dukungan kesehatan, dan vaksin. Untuk menopang keempat belanja tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Harus ada sinergi, harus ada keseragaman, harus ada semacam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal rumah sakitnya, tenaga kesehatannya, mengelola distribusi obat, oksigen, ventilator dan sebagainya,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara The 7th Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting 2021, secara virtual, Selasa (21/9/2021).
Lebih lanjut, Wamenkeu menyampaikan bahwa belanja prioritas infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di rumah sakit di pusat saja, tetapi juga untuk rumah sakit di daerah.
“Ketika saya katakan tentang infrastruktur, itu bukan hanya tentang rumah sakit pusat di Kementerian Kesehatan, tetapi juga rumah sakit tingkat provinsi (RSUD), rumah sakit di kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas, Puskesmas pembantu. Semuanya harus siap menghadapi Covid-19,” ujar Wamenkeu.
Dukungan kesehatan dan tenaga kesehatan juga perlu menjadi fokus belanja prioritas. Pemerintah menambah anggaran untuk klaim perawatan pasien, penyediaan obat Covid, oksigen darurat, dan insentif tenaga kesehatan.
Sementara, program vaksinasi juga terus didorong untuk membantu menciptakan herd immunity. Percepatan program vaksinasi tidak hanya dilakukan Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga dibantu oleh rumah sakit daerah hingga TNI dan Polri.
“Vaksinasi harus dilakukan dengan sinergi semua pihak. Kita sedang mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu menyuntikkan vaksin. Kami juga tengah memikirkan bidan juga harus bisa membantu kami dalam program vaksinasi. Jadi ini akan menjadi sinergi yang sangat penting bagi semua pihak,” kata Wamenkeu.
Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Kementerian Keuangan juga telah memberikan bea masuk gratis untuk vaksin dan alat kesehatan.
“Kami memberikan paket gratis untuk impor vaksin dan vaksin harus didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Wamenkeu.
Wamenkeu menambahkan, saat ini Indonesia telah menyuntikkan 120 juta dosis vaksin. Hal ini tak lepas dari dukungan internasional sehingga Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin.
“Dukungan internasional, terutama dari Multilateral Development Bank, seperti Asian Development Bank, World Bank, dan juga GAVI yang sangat aktif dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan tidak hanya pembiayaan, tetapi juga untuk mendapatkan akses vaksin,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara.
