PajakOnline.com—Sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antar-unit Kementerian Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta menyelenggarakan konferensi pers Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta periode s.d. 28 Februari 2022.
Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Budi Susanto, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Aloysius Yanis Dhaniarto, serta Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Hari Prabowo menyajikan pemaparan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, kondisi ekonomi regional di DKI Jakarta pada periode bulan Februari 2022 membaik, dengan indikator-indikator antara lain potensi peningkatan pajak dan komoditas pangan, inflasi Februari 2022 DKI Jakarta sebesar 0,41% (y to d) atau turun sebesar 0,46% (y to d) dibandingkan Januari 2022, pertumbuhan ekonomi Regional Triwulan IV 2021 mencapai 3,64%, Kinerja Ekspor Awal Tahun 2022 sebesar US$1 miliar naik 20,6% (yoy), dan Kinerja Impor 2022 sebesar US$6,7 miliar naik 48,9% (yoy).
Kondisi perekonomian di Provinsi DKI Jakarta yang makin membaik ini selaras dengan kondisi perekonomian nasional yang mulai menunjukkan kondisi yang relatif tetap terkendali baik sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Bulan Maret 2022 secara
online pada 28 Maret 2022.
“Kita berharap dalam bulan ke depan masuk bulan Ramadan, dan juga akan adanya hari raya Idulfitri, kita berharap kondisi Covid kini masih akan tetap terjaga dan terkendali dengan baik. Indonesia saat ini masih termasuk sebagai negara yang mampu mengelola dengan efektif, dengan penurunan kasus di dalam negeri, baik itu dari sisi kasus harian maupun kasus kematian, dengan kenaikan vaksinasi yang cukup meningkat,” tegas
Menkeu Sri Mulyani.
Penanganan Kasus Covid-19 di wilayah DKI Jakarta Masih Menjadi Fokus Pemerintah. Sampai dengan 28 Februari 2022, kasus terkonfirmasi Covid-19 DKI Jakarta mencapai 1.169.398 orang dan yang harus melakukan perawatan/isolasi berjumlah 34.301 orang. Jumlah ini mencapai 21,01% dari kasus nasional, dengan tingkat kesembuhan mencapai 95,81% atau sebanyak 1.120.433 orang.
Sementara itu, kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia mencapai 14.664 orang. Penanganan kasus Covid-19 masih menjadi fokus pemerintah seiring dengan kelanjutan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Indikator Makroekonomi Regional membaik sejalan dengan penguatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di Provinsi DKI Jakarta, PDB Regional Triwulan IV 2021 sebesar Rp754,9 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB), naik 3,76% (q to q) dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 mencapai 3,64% (yoy).
Inflasi Februari 2022 sebesar -0,05% (m to m) atau 1,62% (yoy) dipicu turunnya harga-harga pada komoditas terutama minyak goreng, daging ayam ras dan telur ayam ras. Ekspor Januari 2022 naik 3,3% (m to m) dibanding Desember 2021 yang didominasi oleh kenaikan ekspor Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Industri Pengolahan, walaupun pada sektor migas mengalami penurunan. Impor Januari 2022 turun 2,1% (m to m) dari Desember
2021, dipengaruhi penurunan impor non migas.
Kinerja fiskal pada awal tahun memberikan sinyal positif, didukung oleh kinerja Pendapatan Negara yang positif seiring dengan pemulihan ekonomi yang makin kuat. Adapun Belanja Negara masih terus diakselerasi agar manfaat APBN bagi masyarakat dapat dirasakan semakin cepat. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2022, realisasi Pendapatan Negara di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp173,88 triliun yang didominasi oleh Pajak Rp144,60 triliun (83,1% dari total pendapatan APBN regional DKI Jakarta), sementara realisasi Belanja Negara telah mencapai Rp238,08 triliun.
Hal ini mengakibatkan terjadinya defisit regional sebesar Rp64,19 triliun. Namun, defisit ini masih lebih kecil dibandingkan dengan periode 31 Januari 2021 yang sebesar Rp69,74 triliun. Penurunan defisit ini seiring dengan makin membaiknya kinerja fiskal.
Neraca Perdagangan
Neraca perdagangan DKI Jakarta pada tahun 2022 bergerak ke arah positif dari tahun 2021. Salah satu faktor pendorong adalah meningkatnya nilai ekspor DKI Jakarta pada Januari 2022 sebesar US$1 miliar, naik 3,3% (mtm) dan naik 20,6% (yoy). Nilai Impor DKI Jakarta Januari 2022 mencapai US$6,7 miliar, turun 2,1% (mtm) dan naik
signifikan 48,9% (yoy).
Sektor Riil
Pemulihan konsumsi RT dan aktivitas korporasi membaik seiring dengan terkendalinya Covid-19. Sektor pariwisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Februari tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada DKI Jakarta mencapai 14.089 orang, naik 1.028,9% dibandingkan Januari 2021.
Peningkatan kunjungan Wisman menunjukkan confidence publik yang semakin meningkat. Wisman di DKI Jakarta didominasi wisatawan yang berasal dari China sebanyak 114,7%, Korea Selatan sebanyak 7,6% dan Jepang sebanyak 6,9% dari total seluruh wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta per 28 Februari 2022.
Postur APBN Regional DKI Jakarta
Belanja APBN sampai dengan 28 Februari 2022 mencapai Rp238,08 triliun, turun 0,002% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Adapun Pendapatan APBN mencapai Rp173,88 triliun (17,95% dari target), naik 42,01% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Kinerja Pajak Membaik
Pendapatan Pajak sampai dengan 28 Februari 2022 sebesar Rp144,56 triliun (18,89% dari target), tumbuh 55,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Secara keseluruhan, hampir seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak lingkup DKI Jakarta mencatat peningkatan realisasi pajak sampai dengan 28 Februari 2022, dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Kinerja Bea dan Cukai Signifikan
Sejalan dengan kinerja perpajakan, realisasi penerimaan Bea dan Cukai DKI Jakarta juga naik sangat signifikan sebesar 41,98% atau mencapai Rp3,08 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang hanya mencapai Rp2,17 triliun. Realisasi tersebut mencapai 127,71% dari target bulan Februari tahun 2022 yang ditetapkan. Pertumbuhan penerimaan Bea dan Cukai ini didorong oleh Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 5% yang meningkatkan volume importasi, penerimaan Bea Masuk dan pertumbuhan produksi Barang
Kena Cukai (Rokok elektrik/Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), serta harga CPO dan turunannya yang meningkat yang mempengaruhi Bea Keluar.
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Target penerimaan PNBP tahun 2022 adalah sebesar Rp476,65 miliar. Capaian penerimaan s.d. Februari 2022 telah mencapai Rp43,48 miliar atau 9,12% dari target yang terdiri dari PNBP Lelang, PNBP Aset BMN dan PNBP Piutang Negara. Capaian PNBP Lelang berasal dari pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat
Lelang Kelas II. Capaian PNBP aset BMN berasal pemanfaatan/pemindahtanganan BMN tahun 2021 yang ditindaklanjuti di tahun 2022. Capaian PNBP Piutang Negara berasal dari pengurusan Piutang Negara dan BLBI.
Kinerja Belanja APBN
Realisasi belanja APBN Provinsi DKI Jakarta per 28 Februari 2022 terealisasi sejumlah Rp238,08 triliun atau 12,29% dari total Pagu APBN DKI Jakarta tahun 2022 senilai Rp1.923,35 triliun. Realisasi Belanja ini terdiri atas realisasi Belanja K/L senilai Rp48,54 triliun, Belanja Non-K/L Rp93,64 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (TKDD) sejumlah Rp95,89 triliun, dengan persentase realisasi tertinggi Belanja Bantuan Sosial sebesar 18,45% disusul Belanja Pegawai sebesar 15,96% dan Belanja Subsidi sebesar 10,37%.
Realisasi belanja DKI Jakarta per 28 Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,83% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Hal ini disebabkan meningkatnya Belanja Pemerintah Pusat khususnya Belanja Subsidi yang meningkat signifikan sebesar 75,29% dari yang semula Rp12,35 triliun pada Februari 2021 menjadi Rp21,65 triliun pada Februari 2022 karena menjadi salah satu prioritas Pemerintah di masa Pandemi
COVID-19 dalam rangka memitigasi dampak pandemi terhadap masyarakat.
