PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan agar wajib pajak mewaspadai beragam modus penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak ataupun kantor pajak. Penipuan ini umumnya dilakukan melalui pengiriman surat palsu DJP, dan iming-iming bantuan personal kepada wajib pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Rosmauli menjelaskan, modus penipuan biasanya dilakukan melalui saluran elektronik seperti pesan atau chat. Penipu meminta wajib pajak untuk segera mentransfer sejumlah uang atau membuka link palsu yang mereka kirimkan.
“Dari dulu, ketentuan perpajakan enggak pernah transfer langsung ke pribadi. Harus ada kode billing dan bayarnya ke bank, atau yang di pelosok bayarnya ke kantor pos,” katanya di Podcast Cermati, dikutip hari ini.
Rosmauli mengatakan pentingnya wajib pajak untuk tetap tenang ketika menerima surat atau pesan yang mengatasnamakan kantor pajak. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencerna maksud surat tersebut tanpa panik, kemudian melakukan konfirmasi secara langsung ke account representative (AR) pengampunya.
“Tips-tips supaya tidak kena penipuan. Pertama, menghubungi AR terkait. Tetapi yang paling utama, misal ketika kita lihat surat kantor pajak, ya jangan panik, mencerna maksud suratnya itu apa,” ujar Rosmauli.
Menurutnya, AR merupakan pihak yang paling mengerti kewajiban perpajakan yang sudah dan belum dipenuhi oleh wajib pajak terkait. Setelah konfirmasi ke AR, wajib pajak akan mendapatkan kepastian mengenai kebenaran pesan atau surat yang diterima, sehingga terhindar dari tindakan terburu-buru yang merugikan.
Rosmauli juga memperingatkan bahaya membuka link mencurigakan yang dikirim penipu. “Jangan sampai kita membuka link yang mencurigakan, karena sekali kita buka link, bisa jadi data-data pribadi kita tersedot, rekening bank kita berkurang. Sekarang banyak sekali modus seperti itu,” tuturnya.
Selain konfirmasi ke AR, wajib pajak juga dapat melaporkan modus penipuan melalui saluran resmi DJP, seperti telepon Kring Pajak 1500200, email DJP, dan media sosial Instagram serta X (Twitter) DJP. DJP juga membuka jalur komunikasi melalui kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar atau kantor wilayah.
Dalam menangani kasus penipuan, DJP berperan sebagai pencegah dan bukan penegak hukum. Institusi ini telah melaporkan berbagai modus dan kasus penipuan yang mengatasnamakan DJP kepada aparat penegak hukum dan Komdigi.
“Kami sangat terbuka. Jadi, kalau ada modus penipuan telepon, email, penawaran kita sangat berharap korban-korban ini menghubungi institusi kita. Minimal AR pengampunya dan KPP terdaftar. Kalau enggak, bisa hubungi kantor wilayah,” katanya.(Khairunisa Puspita Sari)
