TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Basis Data Makin Kuat, Pengawasan Pajak Makin Ketat

· ·

Basis Data Makin Kuat, Pengawasan Pajak Makin Ketat

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan agenda penguatan basis data pajak akan meningkatkan pengawasan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, penguatan basis pajak dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu, juga akan meningkatkan rasa keadilan bagi wajib pajak.

"Ketika database lebih baik, pengawasan dan penegakan hukum akan lebih baik sehingga lebih fair bagi wajib pajak," kata Dwi.

Dwi mengatakan, pajak menjadi kontributor utama dalam pendapatan negara. Oleh karena itu, basis pajak harus terus diperkuat sehingga semua potensi penerimaan dapat optimal. Penguatan basis data tersebut salah satunya dilakukan dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan.

Dia menerangkan pembaruan sistem akan membuat proses bisnis inti administrasi perpajakan makin efektif. Pembaruan sistem juga diperlukan untuk memberikan kepastian dan efisiensi bagi wajib pajak. Berbagai proses bisnis utama DJP bakal terintegrasi, termasuk pengawasan pajak yang semakin ketat dan pemeriksaan.

Apalagi, lanjut Dwi, DJP juga memperoleh data dari pihak ketiga, termasuk data keuangan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya, data hasil pertukaran dengan negara lain, serta data instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP).

"Dari sisi database kami sudah jauh lebih baik. Ada data dari DJP yang kami matching-kan dengan data pihak ketiga, yang dapat kami minta klarifikasi dari wajib pajak apabila ada data yang tidak match," katanya.

Berita lainnya di Headlines