TRENDING
Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRIS
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kanwil DJP Banten Gandeng Disdikbud Kota Serang Gelar Program Inklusi Kesadaran Pajak

· ·

Kanwil DJP Banten Gandeng Disdikbud Kota Serang Gelar Program Inklusi Kesadaran Pajak

Serang, PajakOnline – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Serang dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis Program Inklusi Kesadaran Pajak tahun 2026.

Kegiatan ini sebagai awal pelaksanaan Inklusi Kesadaran Pajak merupakan program kerja sama antara DJP dengan pendidikan dasar dan perguruan tinggi dalam rangka penanaman kesadaran pajak sejak dini melalui jalur pendidikan formal.

Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh sejumlah perwakilan guru dari sepuluh Sekolah Menengah Pertama (SMP) peserta Inklusi Kesadaran Pajak di kota Serang yang disambut langsung oleh Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh.

Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, dalam sambutannya menyampaikan, “Program Inklusi Kesadaran Pajak ini merupakan kerja sama yang dilakukan DJP untuk
memasukkan aspek perpajakan dalam kurikulum pada sekolah-sekolah,” tangkasnya.

Dalam kesempatan ini, Aim juga menegaskan peran perpajakan dan bagaimana pentingnya penanaman kesadaran pajak di lingkungan siswa dan guru.

Pada kegiatan ini, Kanwil DJP Banten juga mengundang Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Serang, yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Serang, Iyoh Marwiah. Dalam sambutannya, Iyoh menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Inklusi Kesadaran Pajak pada jenjang SMP.

Disampaikan juga peran krusial dari pendidikan Indonesia di tengah-tengah bonus demografi menuju periode emas di mana generasi muda produktif mendominasi struktur penduduk.

Maka dari itu melalui Inklusi Kesadaran Pajak ditanamkan pemahaman yang benar tentang pajak sejak siswa duduk di bangku SMP.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan materi oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Banten terkait Inklusi Kesadaran Pajak pada jenjang SMP serta mengenai Modul Ajar Inklusi Kesadaran Pajak.

Pemaparan materi juga disampaikan oleh Direktur Lembaga Pendidik Pembaharuan Sumber Daya Manusia (LP2SDM) Banten, A. Nurjaman, mengenai Kurikulum SMP dan Metode  Pembelajaran Deep Learning.

Hingga akhir, kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh berbagai narasumber dari Bidang P2 Humas Kanwil DJP Banten, yaitu seputar pengintegrasian nilai kesadaran pajak pada kurikulum SMP, dasar perpajakan untuk guru, serta pendampingan penyusunan Modul Ajar Inklusi Kesadaran Pajak pada jenjang SMP.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan pemberian plakat oleh Kanwil DJP Banten kepada Disdikbud Kota Serang sebagai bentuk apresiasi sekaligus simbol dimulainya kerja sama antara kedua pihak.

Melalui kegiatan ini Kepala Kanwil DJP Banten berharap sinergi yang terjalin dengan Disdikbud dan jajaran guru pada SMP terus menguat seiring dilaksanakannya program Inklusi Kesadaran Pajak pada jenjang SMP sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab atas pembangunan negara melalui pajak.

Berita lainnya di Headlines