TRENDING
Pajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan Perpajakan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Belanja Pemerintah Pusat Naik untuk Jaga-Jaga Menangani Covid-19

·

Belanja Pemerintah Pusat Naik untuk Jaga-Jaga Menangani Covid-19

PajakOnline.com—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan kinerja APBN hingga akhir April 2020 dalam konferensi pers virtual APBN KiTa (APBN Kinerja dan Fakta) pada Rabu (20/5/2020) di Jakarta.

Secara keseluruhan, dia mengatakan bahwa belanja Pemerintah Pusat naik untuk berjaga-jaga dalam menangani pandemi corona atau Covid-19 dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin, rentan miskin dan paling terdampak.

"Belanja pemerintah pusat Rp382 triliun, lebih tinggi dari tahun kemarin Rp370 triliun, transfer daerah Rp241 triliun yang sudah ditransfer," jelasnya.

Keseimbangan primer hingga 30 April Rp18,4 triliun, defisit Rp74,5 triliun atau 0,44% dari PDB, lebih rendah dari tahun kemarin 0,63% dari PDB," jelasnya.

Pembiayaan anggaran Rp221,8 triliun, dari SilPA Rp147,4 triliun lebih tinggi dari tahun lalu untuk belanja yang sifatnya mendadak.

"Kita perlu berjaga-jaga untuk kesehatan, sudah dialokasikan tetapi uang harus ada. Begitu juga belanja sosial," tegasnya.

Namun, secara keseluruhan, belanja negara turun negatif 1,4% karena dilakukan realokasi anggaran untuk yang sifatnya belanja barang. Belanja barang dibuat efisiensi, termasuk perjalanan dinas. Sementara belanja pegawai bisa tetap jalan, tetapi belanja sosial didorong.

Ia menjelaskan di awal bahwa angka pertumbuhan ekonomi di kuartal I adalah 2,97%. Inflasi April year on year 2,67% masih dalam target inflasi, year to date 0,84%. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 3,2% lebih rendah dari target APBN. Nilai tukar rata-rata dari Januari-April Rp14.642, nilai tukar di akhir April Rp15.157, namun dua minggu setelah itu Rp14.700-Rp14.800.

Kemudian harga minyak mentah rata-rata April 44 USD/barel, ICP April tahun 2020 20,6 USD/barel, lifting minyak di bawah asumsi APBN 702 ribu barel/hari, lifting gas 1,036 juta barel setara minyak/hari.

Realisasi APBN hingga April pendapatan negara Rp549,5 triliun atau 31,2% dari target postur APBN dalam Perpes 54/2020. Tumbuh dari tahun lalu 3,2%. Penerimaan perpajakan negatif dari tahun lalu.

Pendapatan dari bea dan cukai tumbuh Rp57,7 triliun atau tumbuh 16,7% dari tahun lalu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul Rp114,5 triliun, tumbuh 21,7% dibanding tahun lalu.

Berita lainnya di Headlines