PajakOnline.com—Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assesment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melakasanakan urusan pajak terkait kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, sistem ini masih memiliki kekurangan, yakni pelaporan pajak yang minim karena tingkat kepatuhan pajak yang rendah.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah melakukan pemeriksaan pajak yang merupakan bagian akhir dalam proses pengendalian perpajakan. Terkait pemeriksaan pajak, DJP terus berupaya untuk menyempurnakan prosesnya yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengatur ulang ketentuan terkait penentuan wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.
Pengaturan ulang yang dimaksud seperti dilakukan melalui penyusunan peta kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) pada masing-masing KPP. DSP3 merupakan daftar wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi selama tahun berjalan, baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan.
Sesuai SE-15/PJ/2018, DSP3 setiap KPP dapat menentukan secara spesifik daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan penggalian potensi yang dilakukan sesuai analisis terhadap seluruh data dan informasi yang dimiliki KPP.
Analisis data dan informasi dilakukan dengan mengkombinasikan data yang berasal dari sistem infomasi milik DJP maupun data sesuai fakta lapangan dengan terlebih dahulu menyusun peta kepatuhan oleh otoritas.
Berdasarkan hasil peta kepatuhan/fakta lapangan, Kepala KPP akan menentukan populasi Wajib Pajak yang akan menjadi DSP3 berdasarkan variabel berikut yang telah dibagi menjadi 5 kelompok:
1. Indikasi ketidakpatuhan tinggi
Indikasi ini memperhatikan indikasi ketidakpatuhan material yaitu adanya kesenjangan antara profil perpajakan dengan profil ekonomi yang sebenarnya.
2. Indikasi modus ketidakpatuhan Wajib Pajak
Dalam indikasi ini, Kepala KPP mengidentifikasi Wajib Pajak yang terindikasi memiliki modus tertentu atas
ketidakpatuhannya seperti tidak melaporkan omzet yang sebenarnya dan membebankan biaya yang tidak seharusnya.
3. Identifikasi nilai potensi pajak
Wajib Pajak yang menjadi prioritas dalam identifikasi ini ialah yang memiliki potensi pajak besar yang dihitung
dalam rupiah sesuai dengan indikator ketidakpatuhan Wajib Pajak yang salah satunya dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap.
4. Identifikasi kemampuan Wajib Pajak untuk membayar ketetapan pajak
Identifikasi ini di antaranya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keberlangsungan usaha dan harta yang dimiliki Wajib Pajak sesuai SPT/eksistensi usaha Wajib Pajak berdasarkan fakta lapangan.
5. Pertimbangan DJP
Berdasarkan DSP3 yang telah tersusun, Kepala KPP dapat melakukan berbagai hal yang salah satunya DSP3 dapat
menjadi dasar untuk menentukan Wajib Pajak yang akan menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). (Atania Salsabila)
