TRENDING
Gubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Digital Forensik Kepentingan Perpajakan, Berikut Ini Penjelasannya

· ·

Digital Forensik Kepentingan Perpajakan, Berikut Ini Penjelasannya

PajakOnline.com—Pedoman Forensik Digital Untuk Kepentingan Perpajakan diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2017 tentang forensik digital untuk kepentingan perpajakan.

Sesuai Surat Edaran tersebut, forensik digital adalah teknik atau cara menangani data elektronik meliputi aktivitas perolehan, pengolahan, analisis, dan pelaporan juga penyimpanan data elektronik kemudian informasi yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Direktorat Penegakan Hukum DJP dan Kantor Wilayah DJP bertanggung-jawab melakukan kegiatan forensik digital. Terdapat beberapa prosedur dalam kegiatan forensik digital, sesuai dengan SE Dirjen Pajak No. SE-36/PJ/2017, di antaranya:

1. Prosedur perolehan data elektronik. Prosedur ini dilakukan dalam memperoleh data elektronik dengan cara mengakses, mengunduh, menggandakan, dan/atau cara lain untuk data elektronik sebagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Prosedur pengolahan dan analisis data elektronik. Dilakukannya prosedur ini lewat mengekstraksi dan memulihkan data elektronik hasil proses imaging (image file) menjadi bentuk file asli yang terstruktur untuk memudahkan proses selanjutnya. Sedangkan analisis data elektronik yaitu kegiatan melakukan interpretasi data elektronik yang sudah dipulihkan menjadi bentuk yang informatif.

3. Prosedur pelaporan kegiatan forensik digital. Prosedur ini melaporkan semua rangkaian kegiatan forensik digital pada setiap penugasan. Ada 2 jenis laporan, laporan pelaksanaan tugas dan laporan pelaksanaan tugas forensik digital.

4. Prosedur penyimpanan data elektronik yaitu aktivitas menyimpan data elektronik yang sudah didapatkan pada proses kegiatan forensik digital sebelumnya.

Pada setiap prosedur forensik digital itu didalamnya terdapat berbagai aktivitas yang perlu dilakukan. Seperti, pada prosedur perolehan data elektronik dokumen penugasan perlu diperlihatkan oleh tenaga forensik digital kepada wajib pajak atau pihak yang akan dilakukan kegiatan forensik digital.

Berita lainnya di Headlines