TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP: Penerbitan SP2DK Tanpa Batas Waktu

· ·

DJP: Penerbitan SP2DK Tanpa Batas Waktu

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa tidak ada batas waktu tertentu mengenai penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK).

Selama dalam rangka pengawasan, kepala kantor pelayanan pajak (KPP) berwenang melaksanakan permintaan
penjelasan atas data atau keterangan (P2DK) dengan penerbitan SP2DK. Hal ini disampaikan DJP melalui media sosial akun Kring Pajak di Twitter.

“Dan memang tidak disebutkan batas waktu tertentu mengenai penerbitan SP2DK oleh kepala KPP. Untuk hal ini disebutkan pada surat edaran yang diterbitkan pada tahun 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak,” jelas DJP dikutip hari ini.

Sesuai SE-05/PJ/2022, penerbitan SP2DK dilakukan melalui sistem informasi pengawasan dan ditandatangai oleh kepala KPP. Adapun SP2DK disampaikan kepada wajib pajak dengan beberapa cara paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penerbitan.

Adapun cara yang dimaksud, pertama, dikirimkan melalui faksimile. Kedua, dikirimkan menggunakan jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat. Ketiga, diserahkan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP.

Selain itu, SP2DK juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP Online milik wajib pajak. Penyampaian ini dilakukan jika wajib pajak telah mengaktifkan akun DJP Online miliknya dan DJP Online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik.

Berita lainnya di Headlines