TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kanwil DJP Kaltimtara Sita Aset Penunggak Pajak Rp3,8 Miliar

·

Kanwil DJP Kaltimtara Sita Aset Penunggak Pajak Rp3,8 Miliar

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) bekerja sama dengan 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerjanya menyita aset penunggak pajak sebesar Rp3,8 miliar.

"Aset yang disita meliputi lima unit kendaraan bermotor, tiga bidang tanah, sejumlah uang dalam rekening bank, dan dua unit kendaraan alat berat. Aset-aset tersebut milik 12 wajib pajak yang memiliki tunggakan totalnya sebesar Rp24,7 miliar," kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimtara Teddy Heriyanto, dikutip hari ini.

Tedyy mengungkapkan, penyitaan aset merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak. Sebelumnya, wajib pajak sudah diberikan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk melunasi utang pajaknya.

Dia menjelaskan, penyitaan aset dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penyitaan aset bertujuan untuk menguasai barang penanggung-jawab guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. "Jika tidak segera dilunasi, kami akan menjual aset tersebut melalui lelang umum," katanya.

Teddy menambahkan, penagihan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Teddy mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku."Kami mengapresiasi wajib pajak yang taat membayar pajak. Bagi yang belum taat, kami akan terus melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines