TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kasus Faktur Pajak Fiktif, Tersangka Diserahkan ke Kejari

· ·

Kasus Faktur Pajak Fiktif, Tersangka Diserahkan ke Kejari

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melalui penyidiknya menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial HY ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang pada 16 Mei 2023.

Tersangka HY selaku Direktur PT HPE secara sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, dan menggunakan faktur pajak fiktif. Perbuatan HY dilakukan pada periode Januari-Desember 2020.

"Nilai kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan pidana pajak tersebut mencapai Rp331 juta," tulis Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangannya, dikutip hari ini.

Akibat perbuatannya, HY terancam dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun hingga maksimal 6 tahun dan denda sebesar 2 kali hingga 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

HY sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya administratif dengan membayar pokok pajak ditambah dengan sanksi denda sebesar 4 kali dari jumlah kerugian pada pendapatan negara.

Namun, kesempatan tersebut ternyata tidak dimanfaatkan oleh HY sehingga proses penegakan hukum dilanjutkan ke tahap penuntutan melalui persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan memberikan deterrent effect kepada wajib pajak lainnya yang memiliki niat atau berencana untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya kasus ini, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung juga mengimbau wajib pajak untuk lebih peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berita lainnya di Headlines