PajakOnline.com—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu melakukan pencabutan label penyitaan terhadap aset wajib pajak berupa ekskavator di lokasi pertambangan pasir dan batu (sirtu), Kabupaten Donggala. Tim penagihan dari KPP Pratama Palu bertemu dengan pimpinan dari wajib pajak badan tersebut dan menjelaskan perihal pencabutan sita sekaligus pembatalan lelang.
Awalnya, wajib pajak mempunyai tunggakan pajak yang menimbulkan tindakan penagihan, yaitu penyitaan.
“Namun, dalam proses pengajuan lelang, wajib pajak berhasil melunasi tunggakan pajaknya sehingga tim memproses pencabutan sita secara langsung terhadap satu ekskavator,” tulis KPP seperti dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (10/5/2023).
Selanjutnya, juru sita pajak negara (JSPN) KPP Pratama Palu menyerahkan surat pencabutan sita kepada pimpinan wajib pajak badan tersebut. Setelah itu, JSPN menuju ke lokasi pertambangan sirtu untuk melepaskan label sita yang tertempel pada barang sitaan.
Pencabutan sita aset oleh JSPN dari KPP Pratama Palu tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan dari wajib pajak. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dari proses tindakan penagihan pajak.
Penyitaan merupakan tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
Berdasarkan 2 definisi tersebut dapat diketahui jika pelaksanaan penyitaan menjadi tugas juru sita pajak. Juru sita pajak menjadi pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
