TRENDING
Prabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar Disita
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Nunggak Pajak dan Barang Curian Tidak Bisa Dapat Subsidi Konversi Motor Listrik

· · pajakonline.com

PajakOnline.com— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerima subsidi konversi kendaraan listrik tidak boleh memiliki masalah terhadap kendaraannya. Motor konvensional yang mau dikonversi menjadi motor listrik tidak boleh barang curian dan harus sudah membayar pajak.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi konversi kendaraan listrik harus membawa motornya terlebih dahulu ke Samsat untuk memastikan bukan barang curian.

"Jadi si konsumen atau peminat diharapkan untuk melakukan cek fisik dulu ke Samsat terdekat, karena apa? Khawatirnya konversi ini dipakai untuk pemutihan motor-motor yang curian. Ke Samsat terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa 'oh motornya benar kok, ini nomor rangkanya benar, nggak curian," ucapnya dalam acara dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (29/5/2023).

Bila masyarakat mau mendapat subsidi konversi motor listrik juga harus memastikan bahwa motornya sudah lunas dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau tidak boleh ada tunggakan pajak. "Orang dapat insentif dari pemerintah masak malah belum bayar pajak. Itu juga bagian dari persyaratan," katanya.

Sripeni mengajak masyarakat untuk konversikan kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik guna merasakan sensasi yang berbeda dalam berkendara. Pendaftaran bisa dilakukan melalui ebtke.esdm.go.id/konversi.

Melalui website tersebut, masyarakat bisa mengetahui bengkel terdekat yang sudah bermitra dengan pemerintah untuk mengkonversikan kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Tercatat sampai Maret 2023 ada 21 bengkel terdaftar.

Dengan adanya subsidi dari pemerintah senilai Rp7 juta ini, masyarakat yang ingin mengkonversikan kendaraan konvensional menjadi motor listrik hanya perlu membayar Rp7-8 juta. Kesempatan berlaku hingga Desember 2023.

"Siapa saja silakan mumpung pemerintah memberikan keterjangkauan. Kriterianya ada di motor minimum 110 cc, kalau umur (kendaraan) terserah. Dikonversi dengan motor listrik 2.000 watt, diharapkan performa motornya akan sama dengan motor BBM," kata Sripeni. (Azzahra Choirrun Nissa)