TRENDING
Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Nunggak Pajak dan Barang Curian Tidak Bisa Dapat Subsidi Konversi Motor Listrik

·

Nunggak Pajak dan Barang Curian Tidak Bisa Dapat Subsidi Konversi Motor Listrik

PajakOnline.com— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerima subsidi konversi kendaraan listrik tidak boleh memiliki masalah terhadap kendaraannya. Motor konvensional yang mau dikonversi menjadi motor listrik tidak boleh barang curian dan harus sudah membayar pajak.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, masyarakat yang ingin mendapatkan subsidi konversi kendaraan listrik harus membawa motornya terlebih dahulu ke Samsat untuk memastikan bukan barang curian.

"Jadi si konsumen atau peminat diharapkan untuk melakukan cek fisik dulu ke Samsat terdekat, karena apa? Khawatirnya konversi ini dipakai untuk pemutihan motor-motor yang curian. Ke Samsat terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa 'oh motornya benar kok, ini nomor rangkanya benar, nggak curian," ucapnya dalam acara dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (29/5/2023).

Bila masyarakat mau mendapat subsidi konversi motor listrik juga harus memastikan bahwa motornya sudah lunas dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau tidak boleh ada tunggakan pajak. "Orang dapat insentif dari pemerintah masak malah belum bayar pajak. Itu juga bagian dari persyaratan," katanya.

Sripeni mengajak masyarakat untuk konversikan kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik guna merasakan sensasi yang berbeda dalam berkendara. Pendaftaran bisa dilakukan melalui ebtke.esdm.go.id/konversi.

Melalui website tersebut, masyarakat bisa mengetahui bengkel terdekat yang sudah bermitra dengan pemerintah untuk mengkonversikan kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Tercatat sampai Maret 2023 ada 21 bengkel terdaftar.

Dengan adanya subsidi dari pemerintah senilai Rp7 juta ini, masyarakat yang ingin mengkonversikan kendaraan konvensional menjadi motor listrik hanya perlu membayar Rp7-8 juta. Kesempatan berlaku hingga Desember 2023.

"Siapa saja silakan mumpung pemerintah memberikan keterjangkauan. Kriterianya ada di motor minimum 110 cc, kalau umur (kendaraan) terserah. Dikonversi dengan motor listrik 2.000 watt, diharapkan performa motornya akan sama dengan motor BBM," kata Sripeni. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines