TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pandora Papers: Data Penghindaran Pajak Internasional

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), organisasi wartawan nonprofit yang bermarkas di Amerika Serikat membocorkan dokumen Pandora Papers. Dokumen ini merupakan hasil karya jurnalistik investigatif para anggota (ICIJ) yang dilakukan di sejumlah negara surga pajak atau negara bebas pajak seperti Britihs Virgin Islands, Panama, Bahama, dan negara sejenisnya.

ICIJ menemukan hubungan berkait hampir ribuan perusahaan di negara surga pajak dengan 336 politisi tingkat tinggi, pejabat publik, dan pengusaha kaya raya dari berbagai negara.

Nama yang tercantum dalam Pandora Papers mayoritas orang terkenal di dunia. Tersebut nama Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Raja Yordania Abdullah II.

Untuk pejabat Indonesia, salah satunya yang disebut-sebut dokumen Pandora Papers adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam laporan itu, Luhut dikaitkan dengan perusahaan asal Republik Panama, yaitu Petrocapital S.A.

Pandora Papers berisi 2,94 terabytes data informasi rahasia dari 14 penyedia layanan asing. Perinciannya terdiri dari 6,4 juta berkas, 2,9 juta gambar dan foto, 716 email, serta dokumen lain terdiri dari presentasi, rekaman suara, video, hingga spreadsheets.

Pandora Papers mengungkap dokumen transaksi keuangan dalam 5 dekade terakhir, dengan mayoritas transaksi terjadi di antara 1996 hingga 2020. Investigasi ini memberi gambaran secara luas mengenai praktik penghindaran pajak berskala internasional.

Tak hanya kepala negara, tokoh politik, pejabat, dan pengusaha, dokumen Pandora Papers menyebutkan sejumlah nama selebritas ternama dunia, seperti Claudia Schiffer, Julio Iglesias, Elton John, Ringo Star dan Shakira. Mereka disebut memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Dokumen Pandora Papers mencantumkan daftar perusahaan yang berbasis di negara atau yurisdiksi bebas pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya dikenal sebagai perusahaan cangkang.

Apa itu perusahaan cangkang? Yakni, perusahaan yang digunakan sebagai kendaraan investasi untuk menghindari pajak di negara asal. Melalui perusahaan cangkang, mereka melakukan investasi ke seluruh dunia. Keuntungan investasi tidak dikenakan pajak penghasilan di negara bebas pajak.

Keuntungan hasil investasi biasanya juga tidak dilaporkan di negara asal, misalnya, Indonesia. Karena, kalau harus dilaporkan, untuk apa mendirikan perusahaan cangkang?

Penghasilan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak melanggar peraturan perpajakan Indonesia. Karena setiap penghasilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang diperoleh wajib pajak Indonesia harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ini adalah alasan kejahatan berupa penghindaran pajak. Karena investasi melalui perusahaan cangkang umumnya dilakukan untuk penghindaran pajak.