PajakOnline.com—Pelunasan Bea Meterai dengan pemeteraian kemudian maka hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pemeteraian kemudian.
Apa saja yang termasuk ke dalam objek pematereian kemudian?
Objek Pemeteraian Kemudian
| a. | Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan | |
| b. | Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebaimana mestinya | |
| c. | Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia |
Bagaimana Mekanisme Pemeteraian kemudian?
Mekanisme Pemeteraian Kemudian
| a. | Pemeteraian kemudian dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan meterai tempel atau SSP yang telah disahkan oleh Pejabat Pos | |
| b. | Lembar ke-1 (satu) dan ke-3 (ketiga) SSP dilampiri dengan daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan | |
| c. | Pengesahan atas pemeteraian kemudian dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda |
Berapa besar Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian kemudian?
Besarnya Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian
| a. | Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian | |
| b. | Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang | |
| c. | Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian |
Apa saja Sanksi yang diberikan atas Pemeteraian Kemudian?
| a. | Denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi untuk point 1d | |
| b. | Denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai terutang untuk point 1c apabila pemeteraian kemudian dilakukan setelah dokumen digunakan |
Tata cara pemeteraian kemudian dengan meterai tempel
Dasar Hukum :
– | Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 |
– | Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 02/PJ./2003 |
– | Surat Edaran Nomor SE – 01/PJ.53/2003 |
1. Tata Cara Pemeteraian Kemudian Dengan Meterai Tempel
a. | Pemegang dokumen membawa dokumen ke Kantor Pos terdekat. |
b. | Pemegang dokumen melunasi Bea Meterai yang terutang atas dokumen yang dimeteraikan kemudian sesuai dengan SKMK Nomor 476/KMK.03/2002. |
c. | Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP kode MAP 0174. |
d. | Dokumen yang telah dimeteraikan kemudian dan SSP dicap TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 Jo 476/KMK.03/2002 oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama dan nomor pegawai Pejabat Pos bersangkutan. |
Tata cara pemeteraian kemudian dengan surat setoran pajak
Apa yang menjadi dasar hukum pelunasan bea materai dan tata cara pemateraian kemudian?
Dasar Hukum :
– | Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 |
– | Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 02/PJ./2003 |
– | Surat Edaran Nomor SE – 01/PJ.53/2003 |
2. Tata Cara Pemeteraian Kemudian Dengan Surat Setoran Pajak (SSP)
a. | Membuat daftar dokumen yang akan dimeteraikan kemudian. | |
b. | Membayar Bea Meterai terutang berdasarkan Pasal 4 SKMK Nomor 476/KMK.03/2002. | |
c. | Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP terpisah dengan SSP yang digunakan untuk memeteraikan kemudian. | |
d. | Cara Pengisian SSP sbb : | |
– | SSP yang digunakan untuk melunasi pemeteraian kemudian diisi dengan Kode Jenis Pajak (MAP) 0171 | |
– | SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi diisi dengan Kode Jenis Pajak (MAP) 0174 | |
e. | Daftar Dokumen yang telah dimeteraikan kemudian dan SSP yang digunakan untuk membayar pemeteraian kemudian dicap TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 Jo 476/KMK.03/2002 oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama dan nomor pegawai Pejabat Pos bersangkutan. Catatan: Tulisan ini adalah dokumen PajakOnline.com tahun publikasi 2002. | |
