PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir Juni 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 831,27 triliun, atau sekitar 38 % dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun.
Penerimaan tersebut mencerminkan kontraksi atau penurunan sekitar 7 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year).
Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Adapun dalam APBN 2025, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun sampai akhir tahun. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasinya kemungkinan hanya 94,9 persen dari target atau sekitar Rp 2.076,9 triliun.
Meski realisasinya di bawah target semula tapi masih akan tetap tumbuh 7,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp 1.931,6 triliun.
Bahkan pertumbuhan ini lebih besar dari realisasi 2024 yang hanya tumbuh 3,4 persen yoy. “Kalau kita lihat dari penerimaan pajak akan mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target APBN Rp 2.189,3 triliun,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Sri Mulyani mengungkapkan, target penerimaan pajak berpotensi tidak tercapai 100 persen karena kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen tidak jadi diterapkan ke seluruh barang dan jasa melainkan terbatas hanya ke barang mewah.
Padahal jika awal tahun 2025 pemerintah jadi menerapkan kenaikan PPN ke seluruh barang dan jasa, bisa meraup potensi penerimaan sekitar Rp 71 triliun. “Kalau kita lihat tadi Karena adanya PPN yang tidak jadi, tentu kita memang lebih rendah. Tapi kita juga benar-benar memitigasi dari penerimaan komoditas yang mengalami perlemahan,” ungkapnya.
Penurunan outlook penerimaan pajak ini menyebabkan pendapatan negara tahun ini juga berpotensi tidak mencapai target yang sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sri Mulyani memperkirakan penerimaan negara tahun ini hanya akan mencapai 95,4 persen target tersebut atau sebesar Rp 2.865,5 triliun. Namun tidak tercapainya pendapatan negara itu tidak hanya disebabkan oleh penerimaan pajak yang tidak tercapai, tetapi juga karena penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperkirakan tidak mencapai target.
PNBP diproyeksikan hanya tercapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target semula Rp 513,6 triliun. Hal ini dikarenakan penerimaan dari dividen BUMN yang tidak jadi diterima kas negara sebesar Rp 80 triliun akibat dialihkan ke Danantara.
Meskipun penerimaan dari kepabeanan dan cukai bakal melebihi target Rp 301,6 triliun yakni mencapai Rp 310,4 triliun atau 102,9 persen dari target.
Demikian juga dengan penerimaan hibah yang akan terealisasi Rp 1 triliun atau 170,7 persen dari target Rp 600 miliar. “Ini semuanya tugas dari Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan) untuk jagain Rp 2.865,5 triliun untuk pendapatan negara,” kata Sri Mulyani.
