TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Otomotif

Puluhan Komunitas Otomotif Jabar Ajak Masyarakat Patuh Bayar Pajak Kendaraan

· ·

Puluhan Komunitas Otomotif Jabar Ajak Masyarakat Patuh Bayar Pajak Kendaraan

PajakOnline.com—Sebanyak 31 komunitas otomotif di Jawa Barat (Jabar) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) jabar mengajak masyarakat untuk patuh membayar pajak kendaraan secara tepat waktu.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan, pajak amat berperan untuk pemerataan pembangunan. Para komunitas otomotif tersebut berasal dari perkumpulan dan penggemar motor bebek, motor matik, hingga motor besar. Kemudian pencinta mobil Jepang, mobil Eropa, dan mobil off-road.

“Kolaborasi ini jadi elemen penting agar program-program pemerintah bisa berjalan baik. Bapenda Jabar sudah melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk komunitas otomotif. Mereka ikut mendorong para anggota komunitas pencinta otomotif dan masyarakat Jawa Barat agar taat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu,” kata Dedi dalam keterangannya, dikutip hari ini.

Selain itu, 31 komunitas otomotif tersebut juga turut menyosialisasikan berbagai program Bapenda Jabar, utamanya mengedukasi masyarakat mengenai peran penting pajak untuk kebutuhan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

“Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak berarti berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik,” kata Dedi.

Dengan kolaborasi ini ia optimistis pendapatan daerah Provinsi Jabar tahun 2024 mampu melampaui realisasi pada tahun lalu yang tercatat sebesar Rp34,77 triliun. Kinerja ini didapatkan dari berbagai sektor, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp24,37 triliun.

Adapun kontributor PAD yang berasal dari pajak daerah Rp22,52 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp541,13 miliar, retribusi daerah Rp60,7 miliar, serta dan lain-lain PAD yang sah Rp1,25 triliun.

“Ditinjau dari sektor pajak daerah, pada tahun 2023 realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah melebihi target yang dicanangkan sebesar 102,17 persen atau Rp 9,20 triliun. Lalu Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat (PBBKB) Rp 3,54 triliun, pengambilan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (PAP) Rp 70,68 miliar. Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 6,01 triliun dan pajak rokok Rp 3,68 triliun,” kata Dedi.

Bapenda Jabar akan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan digitalisasi pelayanan melalui New Samsat Mobile Jawa Barat (New SAMBARA). Saat ini New SAMBARA telah diintegrasikan ke dalam aplikasi super-apps bernama Sapawarga. Secara umum, Sapawarga merupakan aplikasi layanan publik terintegrasi untuk memudahkan masyarakat Jabar mengakses ragam layanan publik di Jabar secara digital dengan lebih cepat.

Berita lainnya di Otomotif