PajakOnline.com—Realisasi belanja negara per Januari 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, menunjukkan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan akhir Januari 2021, realisasi belanja negara tercapai sebesar Rp145,8 triliun, atau 5,3 persen target APBN 2021 terutama didorong belanja modal, bansos, dan PEN. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per 31 Januari 2021 mencapai Rp94,7 triliun, atau 4,8 persen target APBN 2021, lebih tinggi 32,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.
“Yang paling penting di dalam APBN Bulan Januari adalah sisi belanja APBN karena APBN instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan, dan terlihat di dalam belanjanya, semuanya positive growth dibandingkan Januari tahun lalu,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tumbuh 55,6 persen, didorong peningkatan belanja modal dan bansos yang signifikan. Realisasi belanja modal per Januari 2021 mencapai Rp11,9 triliun, tumbuh 539,4 persen (yoy), utamanya berasal dari belanja modal untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan KemenPUPR serta belanja modal peralatan dan mesin untuk Polri.
Selain itu, belanja bansos tumbuh 51,4 persen dari penyaluran bansos tunai dan percepatan pencairan kartu sembako bulan Februari di Januari. Selanjutnya, belanja non-K/L tumbuh 14,8 persen terutama digunakan untuk belanja pensiun/jaminan kesehatan ASN dan subsidi energi.
Sementara itu, realiasi Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) sampai akhir Januari 2021 mencapai Rp51,1 triliun, atau 6,4 persen target APBN 2021, tumbuh negatif 25,3 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) di TA 2021 dan belum lengkapnya persyaratan penyaluran yang dipenuhi oleh Pemda.
Namun di sisi lain, terdapat peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba, Panas Bumi, dan Perikanan yang disalurkan pada bulan Januari, serta penigkatan realisasi dana desa akibat akselerasi permohonan penyaluran BLT Desa di Januari.
Bersambung
