TRENDING
Penerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi Coretax
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp575,8 Triliun

·

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp575,8 Triliun

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 mencapai Rp575,8 triliun. Jumlah tersebut 82,83 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun.

“Program PC-PEN diprioritaskan untuk merespons kondisi kesehatan yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi, juga untuk memulihkan daya beli masyarakat, membantu dunia usaha, termasuk UMKM,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (15/7/2021).

Program PC-PEN tahun 2020 dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun dikelompokkan ke dalam enam klaster dengan realisasi klaster perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp216,6 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,2 triliun, sektor kesehatan sebesar Rp62,6 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,4 triliun.

“Di dalam kondisi ini, kita bisa memproyeksikan pengeluaran di bidang kesehatan yang hanya Rp62,2 triliun pada tahun 2020 akan melonjak sangat tinggi pada tahun 2021,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Pemerintah telah berupaya keras dalam pelaksanaan dan pencapaian target output dan tujuan program PEN tahun 2020 agar dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik.

Pemerintah terus mengoptimalkan instrumen APBN melalui berbagai belanja pemerintah untuk menjaga konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan sehingga diharapkan dapat mengerem laju peningkatan kemiskinan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke zona positif.

Berita lainnya di Headlines