PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa kuartal III-2020 sebagai titik balik dari kegiatan ekonomi. Menkeu melihat berbagai kegiatan ekonomi di bulan Juli mulai menunjukan tren positif. Untuk itu, menjaga momentum tren tersebut sangatlah penting dengan berbagai instrumen kebijakan pemerintah saat ini.
“Kita melihat pembalikan arah ekonomi menuju positif masih sangat dini dan masih sangat kaku. Walaupun kegiatan mobilitas masyarakat mulai meningkat dibandingkan bulan April dan Mei, namun mobilitas itu tidak langsung diterjemahkan ke dalam konsumsi maupun investasi,” ujar Menkeu dalam acara Squawk Box, hari ini, Jumat (28/8/2020) seperti dilansir laman Kemenkeu..
Menkeu Sri Mulyani berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 mendekati 0%. Meski indikator recovery pada bulan Juli masih dini dan rapuh, Menkeu yakin akselerasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada bulan Agustus 2020 dapat menopang konsumsi dan investasi.
“Kalau seandainya kontraksi investasi bisa lebih diturunkan, lebih kecil dalam hal ini mendekati 0 dan konsumsi juga bisa mendekati zona netral yaitu 0, maka kita bisa berharap kuartal ketiga mendekati ke 0%,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN 2020 banyak dialokasikan untuk mendorong baik sisi demand, yakni konsumsi dan investasi maupun sisi supply untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia. Semua instrumen, kata Menkeu, telah dikerahkan mulai dari insentif pajak hingga penempatan dana di perbankan.
“Kita dengan langkah-langkah itu berharap daya tahan ekonomi Indonesia cukup tetap terjaga walaupun tekanannya berlangsung terus karena Covidnya belum hilang. Kombinasi berbagai stimulus kita coba untuk bisa memberikan daya tahan,” jelas Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu memaparkan strategi pembiayaan dalam menutup defisit APBN yang melebar, salah satunya adalah burden sharing dengan Bank Indonesia. Selain menjadi menjadi standby buyer dalam pasar keuangan, Bank Indonesia (BI) juga melakukan private placement langsung kepada pemerintah dengan suku bunga ditanggung BI.
“Ini adalah mekanisme yang kita sebut extraordinary dan kita sudah sampaikan ini hanya dilakukan di tahun 2020. Kami ingin juga mengatakan bahwa seluruh upaya ini tidak mengorbankan disiplin fiskal dan moneter,” papar Menkeu.
Menkeu kembali menyampaikan bahwa tantangan dalam pemberian stimulus adalah database penerima. Menurutnya, desain kebijakan pemerintah kemudian dibuat fleksibel. Sebagai contoh adalah bantuan Presiden produktif langsung sebagai solusi subsidi bunga dan penangguhan kredit bagi UMKM yang dianggap tidak langsung dirasakan dampaknya.
“Berbagai langkah dibuat secara fleksibel dengan melihat dari sisi kesiapan databasenya dan sistemnya apakah program tersebut bisa dieksekusi. Inilah yang kita harapkan pada kuartal III dan IV akselerasi dan fleksibilitas ini bisa mendorong perekonomian kita kepada arah pembalikan yang lebih baik,” katanya.
