TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tobin Tax untuk Arus Modal Asing di Indonesia

·

Tobin Tax untuk Arus Modal Asing di Indonesia

PajakOnline.com—Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sedang merancang konsep pungutan pajak untuk aliran modal asing jangka pendek atau dikenal dengan pajak Tobin atau Tobin tax.

Tobin tax merupakan jenis pajak yang diterapkan pada transaksi perbankan terdiri dari pajak 0,3% untuk semua jenis transaksi yang dilakukan melalui bank selama dua tahun pertama, kemudian pajak sebesar 0,2 untuk dua tahun berikutnya.

Tobin tax akan diterapkan ke semua pembayaran transaksi kurs yang bertujuan untuk membendung pergerakan massif sejumlah dana ke valuta lain, baik saham, obligasi, maupun mata uang. Selain sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia, aliran modal asing ini menyimpan risiko besar, yaitu jika hanya mampir dalam jangka pendek atau disebut juga sebagai hot money.

Penyebab adanya tobin tax, yaitu akibat volatilitas nilai tukar yang tidak terkendali sehingga memengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara yang disebabkan oleh mobilitas transaksi uang antar negara (inter-currency transaction) yang begitu tinggi, khususnya di sektor privat dan bersifat spekulatif.

Hal ini, membuat volatilitas mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian. Pengalaman krisis yang menunjukkan volatilitas arus modal sering menimbulkan permasalahan bagi negara-negara berkembang, khususnya pembalikan arus modal terjadi secara tiba-tiba (sudden reversals).

Oleh karena itu, pajak ini diharapkan dapat membantu pemerintah menyaring kualitas modal asing yang masuk dalam bentuk portofolio untuk jangka pendek. Namun, Sri Mulyani belum dapat memastikan jenis pajak ini bisa diterapkan di Indonesia atau tidak.

Beberapa negara yang sudah menerapkan pajak tobin atau tobin tax, sebagai berikut:


  • Spanyol: Penggunaan pajak Tobin telah disetujui, menetapkan pajak tidak langsung yang mengatur operasi pajak terkait dengan akuisisi saham oleh perusahaan Spanyol dengan 0,2%.

  • Swedia: Pajak 0,5% ditetapkan untuk semua transaksi keuangan, kemudian dinaikkan menjadi 1%. Alasannya, karena tingginya gaji yang diperoleh anak muda yang sudah mulai mendedikasikan diri pada industri keuangan.

  • United Kingdom: Dikenal dengan Stamp Duty Reserve Tax atau dalam bahasa Spanyol sebagai materai. Pada tahun 1986, tarif yang ditetapkan 0,5%, untuk memverifikasi bahwa pasar bekerja lebih baik dengan pajak yang lebih rendah.

  • Taiwan: Tingkat obligasi dan saham yang sangat mirip disetujui di negara tersebut. Akibatnya, volume perdagangan turun karena investor memutuskan untuk beremigrasi ke Singapura.

  • Perancis: Negara yang mempromosikan penggunaan kurs Tobin Spanyol. Pada tahun 2012, tarif yang saat ini digunakan dan mengenakan pajak atas saham perusahaan yang terdaftar dengan 0,3% ketika melebihi 1.000 juta euro.

  • Italia: Memperkenalkan penggunaan pajak Tobin pada tahun 2013 menggunakan pajak sebesar 0,2% untuk pembelian dan penjualan saham dan 0,2% untuk beberapa operasi dengan derivatif. (Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines