TRENDING
Gaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaDJP Temukan 475.698 Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh, Email Peringatan Dikirim dan Pembetulan SPT DimintaSaldo Deposit Pajak di Coretax Tidak Otomatis Terpotong, WP Agar Pahami PemindahbukuanPeta Politik Pasca Mundurnya Gibran: Menuju Konsolidasi Penuh di Bawah Kendali PrabowoMUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang Sitaan
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Uang Pajak Rp4,4 Triliun Buat Makan Bergizi Gratis, Target 82,9 Juta Penerima

· ·

Uang Pajak Rp4,4 Triliun Buat Makan Bergizi Gratis, Target 82,9 Juta Penerima

PajakOnline | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai dari uang pajak telah menyerap Rp4,4 triliun hingga 12 Juni 2025. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan Rp1,1 triliun dalam kurun waktu setengah bulan dari posisi akhir Mei 2025 yang tercatat Rp3,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan besarnya peningkatan penyerapan anggaran tersebut dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2025. "Per 12 Juni 2025 telah dibelanjakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG adalah Rp4,4 triliun. Kalau kita lihat akhir bulan Mei 2025 Rp3,3 triliun, sampai setengah bulan nambah Rp1,1 triliun," ungkapnya.

Uang pajak yang terkumpul dalam APBN ini menjadi tulang punggung pembiayaan program unggulan presiden, mengingat sekitar 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Hal ini menunjukkan kontribusi langsung wajib pajak dalam menyukseskan program kesejahteraan masyarakat.

Realisasi anggaran MBG telah berhasil menjangkau 4,89 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui operasional 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Capaian ini masih jauh dari target pemerintah sebanyak 82,9 juta penerima manfaat sepanjang 2025 dengan dukungan 32.000 SPPG.

Untuk memastikan keberlanjutan program yang dibiayai uang pajak ini, pemerintah telah menyiapkan tambahan pagu belanja hingga Rp100 triliun.

"Kita menyiagakan tambahan anggaran sampai dengan Rp100 triliun, yang nanti realisasinya kita akan sampaikan secara rutin, bergantung pada realisasi penerima manfaat oleh BGN," jelas Wamenkeu.

Perkembangan penyerapan anggaran MBG menunjukkan akselerasi yang luar biasa sejak program dimulai. Dari angka modest Rp45,1 miliar pada Januari 2025, kini telah membengkak menjadi Rp4,4 triliun, mencerminkan ekspansi masif program yang sepenuhnya bergantung pada penerimaan pajak negara.

Besarnya alokasi dana pajak untuk program MBG ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggunakan uang rakyat untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya kepatuhan pajak dalam mendukung program-program strategis nasional.
(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines