PajakOnline.com—Pemerintah mencatat realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) mencapai Rp229,17 triliun hingga 30 September 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, realisasi tersebut setara 50,3% dari alokasi Rp455,62 triliun.
Program PC-PEN terbagi dalam 3 klaster, termasuk penguatan pemulihan ekonomi yang di dalamnya mencakup insentif perpajakan.
“Realisasi dari anggaran PEN yang dialokasikan Rp455,62 triliun ini sudah
dicapai sebesar 50,3% di September 2022,” kata Airlangga, dikutip hari ini.
Airlangga mengungkapkan klaster penguatan ekonomi secara umum terealisasi Rp84,2 triliun atau 47,2% dari pagu Rp178,32 triliun. Selain insentif perpajakan, alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan dukungan UMKM.
Insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi misalnya diberikan berdasarkan PMK 114/2022. Beleid ini mengatur pemberian 3 jenis insentif pajak untuk dunia usaha yang diperpanjang hingga Desember 2022.
Ketiga insentif tersebut meliputi pengurangan 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Selain itu, masih ada insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil DTP berdasarkan PMK 5/2022, serta PPN rumah DTP yang diatur dalam PMK 6/2022. Merujuk pada kedua PMK tersebut, pemberian insentif telah berakhir pada September lalu.
Sementara pada klaster kesehatan, realisasi anggarannya Rp39,7 triliun atau 32,4% dari alokasi Rp122,54 triliun. Dana tersebut utamanya digunakan untuk perawatan pasien, insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.
Adapun untuk klaster perlindungan masyarakat yang terealisasi Rp105,3 triliun atau 68% dari alokasi Rp154,76 triliun. Dana itu telah dibelanjakan untuk memberikan program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan kartu prakerja.
Menurut Airlangga, peran APBN sebagai shock absorber akan tetap dijaga di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Dalam hal ini, program PC-PEN juga akan berjalan secara responsif dan antisipatif.
