TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Aplikasi E-SKD, Seperti Ini Syarat Pengajuannya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam penghindaran pajak berganda (P3B), bisa dilakukan saat Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD). WPLN yang telah memenuhi persyaratan kepada pemotong atau pemungut pajak..

SKD atau surat keterangan penduduk adalah surat keterangan yang diterbitkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan P3B. SKD tersebut berfungsi sebagai identitas kependudukan yang menginformasikan di negara mana wajib pajak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan administrasi perpajakan.

SKD diperlukan untuk WPLN yang ingin memanfaatkan fasilitas P3B.

P3B juga memberikan sejumlah manfaat, seperti fasilitas tarif pajak yang lebih rendah atau pengecualian pengenaan pajak. WPLN yang ingin memanfaatkan fasilitas P3B harus menunjukan SKD. Tanpa SKD, WPLN tidak dapat memanfaatkan P3B. Karena, SKD sebagai bukti bahwa WPLN tersebut merupakan penduduk (resident) pajak dari negara mitra.

Penyampaian SKD WPLN ini bisa dilakukan secara elektronik, yakni melalui e-SKD. e-SKD ini kependekan dari electronic SKD. e-SKD merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan SKD WPLN dengan cara perekaman data SKD berdasarkan pada form DGT.

E-SKD ini dirancang dan dikembangkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak (DJP) No.PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PER-25/PJ/2018).

Tujuan dari E-SKD yakni untuk mendukung pembuatan data bukti pemotongan PPh Pasal 26 secara elektronik yang valid dan akurat. Selain itu, e-SKD dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak melakukan administrasi SKD WPLN.

Aplikasi tersebut diperlukan untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan dari Indonesia yang diterima WPLN berdasarkan ketentuan dalam P3B.

Pemotong atau pemungut pajak yang akan memungut pajak atas penghasilan WPLN tersebut perlu meneruskan informasi dalam SKD WPLN kepada dirjen pajak.

Penerusan informasi tersebur disampaikan melalui e-SKD. Atas penyampaian SKD WPLN secara elektronik tersebut, pemotong dan/atau pemungut pajak akan diberikan tanda terima penyampaian SKD WPLN.

Berikutnya, pemotong dan/atau pemungut pajak meneruskan tanda terima penyampaian SKD WPLN kepada WPLN yang bersangkutan.

Ketika WPLN memiliki transaksi dengan pemotong dan/atau pemungut pajak lainnya maka WPLN cukup menyampaikan salinan tanda terima penyampaian SKD WPLN kepada pemotong dan/atau pemungut pajak lainnya sebagai pengganti SKD WPLN.

Selanjutnya, pemotong dan/atau pemungut pajak lainnya dapat meneliti kembali tanda terima penyampaian SKD WPLN. Penelitian kembali tersebut dilakukan dengan memindai (scanning) QR Code pada tanda terima penyampaian SKD WPLN.

Untuk diketahui, penyampaian SKD WPLN hanya dilakukan 1 kali oleh pemotong dan/pemungut pajak yang pertama kali bertransaksi dengan WPLN. Dan apabila SKD WPLN telah terekam, maka WPLN dapat menggunakan tanda terima penyampaian SKD WPLN sebagai pengganti SKD WPLN.

Aplikasi e-SKD ini dapat diakses melalui laman https://djponline pajak.go.id atau https://eskd.pajak.go.id

Sebelum dapat menggunakan aplikasi e-SKD, Anda perlu mengaktifkan fitur e-SKD pada menu profil di DJP Online.

Apabila sudah diaktivasi, aplikasi e-SKD dapat diakses pada menu Layanan. Proses penyampaian SKD WPLN diawali dengan penentuan jenis Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Penentuan jenis SPLN diperlukan karena akan menentukan part dalam form DGT yang diisi. Langkah selanjutnya melakukan perekaman data berdasarkan Form DGT asli. Secara keseluruhan, terdapat 7 part Form DGT. (Azzahra Choirrun Nissa)