PajakOnline.com—Kebijakan fiskal tahun depan atau 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR, belum lama ini.
Dilansir laman Badan Kebijakan Fiskal (BKF), tematik kebijakan fiskal tahun 2023 fokus pada Peningkatan Produktivitas Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa berdasarkan tema kebijakan fiskal tersebut, strategi yang ditempuh Pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk berikut ini;
(1) Penguatan kualitas SDM;
(2) Akselerasi pembangunan infrastruktur;
(3) Reformasi birokrasi dan regulasi;
(4) Revitalisasi industri dan;
(5) Mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Selain itu, pemerintah juga memiliki strategi untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Dari sisi pendapatan negara, Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.
“Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Sementara kebijakan belanja negara, diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.
“Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan spending better melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa.
Baca Juga: Spending Better, Belanja Negara Bermanfaat Langsung Bagi Masyarakat
