PajakOnline.com—Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Beleid tersebut mengatur Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Penerbitan aturan baru ini dimaksudkan memperkuat pertumbuhan industri kripto di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda menyambut positif penerbitan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 sebagai regulasi baru terkait penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia. Menurutnya, regulasi ini menjadi fondasi kuat untuk pelaku usaha di industri aset kripto dalam memitigasi potensi risiko dan tetap mengutamakan keamanan nasabah.
Menurut Manda, dua tahun belakangan ini menjadi periode yang menarik untuk perkembangan industri aset kripto. Terjadi pertumbuhan investor dan jumlah transaksi yang sangat luar biasa. Seiring pertumbuhan tersebut, perlu adanya penguatan regulasi untuk memitigasi risiko ke depan dan mengutamakan pada perlindungan nasabah, serta memberi kepastian berusaha bagi pelaku usaha di industri ini.
“Semua platform crypto exchange anggota Aspakrindo akan selalu mematuhi dan menyesuaikan operasional bisnisnya dengan Perba yang baru ini. Diharapkan ekosistem industri aset kripto di Indonesia akan lebih kuat ke depannya,” kata Manda dalam keterangannya dikutip hari ini.
Manda mengatakan, menerapkan prinsip tata kelola good governance yang kuat dan transparan. Ada berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam regulasi aturan baru tersebut. Secara keseluruhan regulasi mengikuti dinamika pertumbuhan aset kripto yang cepat, maka dari itu dibutuhkan aturan yang kuat dan jelas guna mengurangi risiko.
Mencermati perkembangan industri aset kripto belakangan, adanya publikasi soal transparansi dan reserve penuh atas dana pengguna adalah hal yang sangat penting. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa crypto exchange (penyedia jasa pertukaran aset kripto) tidak menyalahgunakan dana nasabah.
Dalam salah satu poin aturan Bappebti No 13/2022 yakni exchanger harus diaudit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan punya SDM bersertifikasi Certified Information System Auditor (CISA).
Poin perubahan aturan lainnya adalah adanya larangan bagi exchanger untuk menginvestasikan kembali aset kripto yang disimpan. Pada Pasal 14 Ayat 4 disebutkan, exchanger juga berkewajiban untuk melapor dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti, jika melakukan kegiatan di luar ruang lingkup pedagang aset kripto.
“Transparansi adalah salah satu kunci utama keberhasilan investasi aset kripto. Transparansi bisa menjadi membuka sekat atau halangan bagi investor dalam memahami investasi kripto dengan baik. Transparansi juga membantu melegitimasi industri aset kripto di mata regulator dan masyarakat umum,” kata Manda.
