TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Bappenas: Negara Bisa Maju dengan Pembangunan Berkelanjutan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Yanuar Nugroho menyampaikan, negara bisa maju jika tetap melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

"Untuk menjadi negara sukses kita tidak perlu merusak lingkungan. Kita bisa maju, jadi berhasil dengan tetap sustain (berkelanjutan)," kata Yanuar dalam Konferensi Pers peresmian "Indonesia Sustainability 4.0 Network" di Gedung Kadin, Jakarta Selatan pada Selasa (26/9/2023).

Menurutnya, saat ini persepsi yang populer di kalangan publik yaitu suatu negara tidak perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan dalam berproses untuk menjadi negara maju. Untuk itu, Yanuar menekankan edukasi publik menjadi penting untuk meluruskan persepsi tersebut, salah satunya melalui peran jurnalis yang menurutnya merupakan garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat umum.

"Saya ingin sekali teman-teman yang ada di media ini ada pada forefront (garis depan) untuk membantu mendidik publik bahwa untuk maju itu kita tidak mengorbankan sustainability," kata Yanuar.

Sementara itu, pemerintah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia. Salah satu dorongan yang diberikan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut adalah mengembangkan SDGs Financing Hub.

Yanuar menjelaskan SDGs Financing Hub merupakan wadah investasi yang disediakan pemerintah sebagai tempat para pelaku bisnis untuk menginvestasikan modalnya untuk pembangunan berkelanjutan sekaligus menutup kesenjangan pembiayaan SDGs pemerintah.

Maka dari itu, kesenjangan pembiayaan dalam mewujudkan SDGs dapat diatasi dengan menggaet pelaku bisnis yang menanamkan modalnya untuk dialokasikan kepada proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. "Bukan charity (penggalangan dana) memberikan uang, tetapi investasi jangka panjang dan berdampak yang bisa memengaruhi dan memperbaiki hidup banyak orang," pungkas Yanuar.(Kelly Pabelasary)