TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Beasiswa LPDP Dokter Spesialis dari Uang Pajak

·

Beasiswa LPDP Dokter Spesialis dari Uang Pajak

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Mulyani mengatakan uang pajak tersebut salah satunya dibelanjakan untuk meningkatkan kualitas para tenaga kesehatan. Melalui beasiswa yang difasilitasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pemerintah mengirimkan para dokter belajar ke universitas terbaik di dalam dan luar negeri.

"Katanya menteri keuangan itu majakin terus. Dokter pun marah sering dipajaki oleh saya. Tetapi uang pajak dipakai oleh seluruhnya. Fellowship ini adalah salah satu bagian saja," kata Sri Mulyani dalam Launching Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis dan Luar Negeri, Senin (8/5/2023).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberikan perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas kesehatan. Menurutnya, pengembangan SDM kesehatan juga menjadi bagian dari keseluruhan ekosistem kesehatan di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan perlu program dan pendekatan yang ambisius dalam memperbaiki kualitas SDM kesehatan. Dengan beasiswa pendidikan spesialis bagi para dokter, dia berharap indikator kesehatan masyarakat dapat terus membaik.

Beasiswa fellowship dokter spesialis akan dibuka sepanjang tahun. Beasiswa akan mengutamakan 4 layanan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit penyebab kematian tertinggi yaitu jantung, strok, uronefrologi atau ginjal, serta kanker.

Beasiswa ini akan dilakukan di 133 rumah sakit program fellowship, baik di dalam maupun luar negeri. Sejauh ini, sudah ada 16 negara yang terdaftar sebagai tujuan fellowship dan bakal terus bertambah.

Selain pemberian beasiswa melalui LPDP, Sri Mulyani menyebut dukungan Kemenkeu terhadap peningkatan kualitas kesehatan juga dilaksanakan melalui penyediaan anggaran yang memadai bagi Kemenkes maupun transfer ke pemerintah daerah.

Kesehatan termasuk masalah yang rumit dan menantang sehingga membutuhkan dukungan untuk membangun ekosistem yang lebih baik. Menurutnya, pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran penting untuk mengantisipasi tantangan kesehatan serupa di masa depan. Di sisi lain, Indonesia
juga harus siap dan cepat dalam mengadopsi berbagai perkembangan teknologi di
bidang kesehatan.

Kemenkeu akan sangat mendukung semua program perbaikan layanan kesehatan yang dicanangkan oleh Kemenkes. "Karena masalah tidak pernah berhenti, atau bahkan nanti berulang. Pada saat tandatanda masalah itu muncul, saya harap Indonesia belajar dari sana dan tidak menjadi
bangsa yang selalu jatuh ke lubang yang sama," katanya.

Berita lainnya di Headlines