Berita Pajak
10.367 artikel
IKN Jadi Pusat Ekonomi Hijau ASEAN
8 Sep 2023, 17.00 WIB
PajakOnline.com— ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia bersama ASEAN-BAC Brunei Darussalam menyelenggarakan pertemuan Borneo Business Roundtable (BBR) atau Meja Bundar Bisnis Borneo 2023 di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri para pemangku kepenting
Manfaat Revaluasi Aset Perusahaan
8 Sep 2023, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Revaluasi aset merupakan kegiatan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan karena adanya kenaikan di pasaran ataupun karena rendahnya nilai aset tetap di dalam laporan keuangan perusahaan akibat evaluasi. Kenaikan ataupun penu
Mekanisme Pembetulan dan Pembatalan Bupot
8 Sep 2023, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Seiring perkembangan teknologi digital saat ini, Wajib Pajak semakin mudah menjalankan kewajiban administrasi perpajakan berkat berbagai macam inovasi berbasis digital, salah satunya yakni e-Bupot. Aplikasi tersebut digunakan pemotong pajak berstatus pengusaha ke
Sisa Hasil Usaha Koperasi Berikut Penjelasan Lengkapnya
8 Sep 2023, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Sisa hasil usaha koperasi atau SHU merupakan keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama satu tahun. Laba bersih ini berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap penyusutan, biaya operasional, dan pembayaran pajak lain. Aturan terkait pemba
Tidak Menyampaikan Dokumen CbCR Kena Sanksi, Ini Ketentuannya
8 Sep 2023, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, wajib menyelenggarakan atau menyampaikan dokumen transfer pricing (three-tiered transfer pricing documentation), yaitu: Dokumen induk (m
Advance Pricing Agreement dalam Transaksi
8 Sep 2023, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Advance Pricing Agreement (APA) merupakan perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar dimuka para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
Permasalahan Mutual Agreement Procedure
8 Sep 2023, 11.00 WIB
PajakOnline.com— Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama atau yang disebut juga Mutual Agreement Procedure (MAP) untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Pengaturan MAP
Pertamina Undang Investor Kembangkan Energi Hijau
8 Sep 2023, 10.00 WIB
PajakOnline.com— PT Pertamina (Persero) mengundang investor untuk proyek-proyek infrastruktur energi ramah lingkungan, untuk mendukung visi Indonesia dalam transisi energi. “Ini bisnis masa depan kami, karena saat ini proporsi pendapatan kami sebagian besar disumbangkan oleh baha
Kanwil DJP Jatim Sita 255 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp29,6 Miliar
8 Sep 2023, 08.43 WIB
PajakOnline.com— Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) menyita 255 aset penunggak pajak senilai Rp29,6 miliar. Kepala Kanwil DJP Jatim III Farid Bachtiar mengatakan, kegiatan penyitaan secara serentak berlangsung pada 21-25 Agustus 2023 se-Jaw
Anggaran DJP dan DJKN Naik Tahun Depan
8 Sep 2023, 06.30 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, terdapat pergeseran antar program dalam pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2024 yang mencapai Rp48,35 triliun. Salah satu yang berubah yaitu adanya kenaikan anggaran pada Direktorat Jen
Kiprah Tiga Perempuan Hebat Diganjar Penghargaan IWAPI Jaktim
8 Sep 2023, 06.20 WIB
PajakOnline.com— Seiring perkembangan zaman, kiprah perempuan di sektor publik, baik formal maupun informal kian menunjukkan kemajuan yang signifikan dan tak sedikit di antaranya yang diganjar penghargaan atas partisipasinya di masyarakat. Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Peng
Pemerintah dan DPR Dukung Tambahan Anggaran LKPP Rp50 Miliar
7 Sep 2023, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Komisi XI DPR RI mendukung usulan untuk menambah pagu anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp50 miliar dalam RAPBN 2024. “Komisi XI DPR RI mendukung usulan LKPP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar dan diarahkan u
