TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP

·

Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP

Jakarta, PajakOnline — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 18 menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta pejabat Polri dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Perombakan ini menjadi salah satu perubahan besar dalam susunan pemerintahan menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo. Pergantian tidak hanya menyentuh sejumlah posisi menteri, tetapi juga pucuk pimpinan Polri dan beberapa lembaga negara.

Salah satu perubahan paling menonjol adalah pergantian Kapolri. Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Setelah dilantik sebagai Kapolri, Suyudi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi bintang empat. Sebelumnya, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pernah menjadi Kapolda Banten. Pengangkatannya telah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI serta mendapat persetujuan rapat paripurna DPR.

Sementara itu, Listyo Sigit mendapat penugasan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Dudung kemudian dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Djamari Chaniago.

Lima Menteri Dilantik

Dalam reshuffle tersebut, Prabowo melantik lima pejabat pada tingkat menteri, yakni:

1. Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

2. Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

3. Dudung Abdurachman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir — Menteri Luar Negeri.

5. Muhammad Sarmuji — Menteri Perindustrian.

Perubahan tersebut membuat Sugiono berpindah dari posisi Menteri Luar Negeri ke Menko PMK. Posisi Menlu selanjutnya ditempati Arrmanatha Nasir, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Luar Negeri.

Bahlil juga memperoleh jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dalam susunan pemerintahan terbaru, Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM sehingga terjadi rangkap jabatan pada sektor tersebut.

Lima Wakil Menteri Mendapat Penugasan Baru

Selain menteri, Presiden Prabowo melantik lima wakil menteri:

- Drajad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

- Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan.

- Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan.

- Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian.

- Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dua posisi Wakil Menteri Keuangan sekaligus diisi oleh Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman.

Listyo Sigit dan Dedy Prasetyo Pindah Tugas

Di luar struktur kementerian, Prabowo juga mengangkat Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara Dedy Prasetyo, yang sebelumnya menjabat Wakapolri, dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Untuk posisi Wakapolri yang ditinggalkan Dedy, Presiden melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat. Dengan demikian, terjadi pergantian sekaligus pada posisi Kapolri dan Wakapolri.

Posisi Badan dan Lembaga Negara

Prabowo juga melantik sejumlah pejabat pada badan dan lembaga pemerintah, yaitu:

- Aryanto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

- Muhammad Fadhil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

- Nuzran Joher — Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

- Radyan Sam — Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Dengan demikian, pelantikan 1 Oktober 2026 mencakup perubahan di pemerintahan pusat sekaligus pengisian sejumlah jabatan pada lembaga negara.

Daftar Lengkap 18 Pejabat yang Dilantik

Secara keseluruhan, daftar 18 pejabat yang dilantik Presiden Prabowo pada Kamis, 1 Oktober 2026 adalah:

No.| Nama| Jabatan

1| Bahlil Lahadalia| Menko Hilirisasi dan Transisi Energi

2| Sugiono| Menko PMK

3| Dudung Abdurachman| Menko Polkam

4| Arrmanatha Christiawan Nasir| Menteri Luar Negeri

5| Muhammad Sarmuji| Menteri Perindustrian

6| Drajad Hari Wibowo| Wamenko Perekonomian

7| Nurkholisoh Ibnu Aman| Wakil Menteri Keuangan

8| Luky Alfirman| Wakil Menteri Keuangan

9| Muhammad Saleh Mustafa| Wakil Menteri Pertanian

10| Irwan Meilano| Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

11| Listyo Sigit Prabowo| Kepala Staf Kepresidenan

12| Dedy Prasetyo| Kepala Badan Reforma Agraria Nasional

13| Aryanto Wibowo| Wakil Kepala BPKP

14| Muhammad Fadhil Imran| Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

15| Nuzran Joher| Ketua Ombudsman RI

16| Radyan Sam| Anggota Ombudsman RI

17| Suyudi Ario Seto| Kapolri

18| Wahyu Hadiningrat| Wakapolri

Reshuffle kali ini memperlihatkan sejumlah pergeseran posisi strategis. Di bidang politik dan keamanan, Dudung Abdurachman berpindah dari KSP menjadi Menko Polkam, sedangkan posisi KSP kemudian ditempati Listyo Sigit.

Di bidang luar negeri, Sugiono berpindah menjadi Menko PMK dan posisi Menlu diberikan kepada diplomat karier Arrmanatha Nasir.

Sementara itu, Muhammad Sarmuji masuk ke kabinet sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Di lingkungan Polri, perubahan berlangsung pada dua posisi tertinggi. Suyudi Ario Seto menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri, sedangkan Wahyu Hadiningrat menggantikan Dedy Prasetyo sebagai Wakapolri. Suyudi resmi menyandang pangkat Jenderal Polisi setelah pelantikan.

Bagian dari Konsolidasi Pemerintahan

Perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026 berlangsung di tengah agenda pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemerintahan dan RAPBN 2027. Sehari sebelum pelantikan, Prabowo memimpin rapat terbatas yang membahas RAPBN 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat itu menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan lebih dari Rp3.400 triliun, sementara belanja negara lebih dari Rp4.100 triliun.

Dengan pelantikan tersebut, sejumlah posisi strategis pemerintahan mengalami perubahan, mulai dari kementerian koordinator, kementerian teknis, lembaga negara hingga kepemimpinan Polri.

Perubahan susunan pejabat tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pelaksanaan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode 2024–2029.

Berita lainnya di Headlines