TRENDING
Rupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor Pajak
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJP

·

Pemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJP

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan alasan pemerintah memajukan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace dari rencana awal 1 November menjadi 1 Oktober 2026. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah kembali melakukan asesmen terhadap kesiapan sistem empat marketplace yang ditunjuk, yakni Blibli, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. 

Menurut Dirjen Pajak, keempat platform tersebut sebelumnya telah melakukan persiapan sistem sejak 2025. Setelah dilakukan evaluasi dan dialog kembali dengan para marketplace, DJP menilai kesiapan teknis platform sudah cukup untuk menjalankan pemungutan mulai 1 Oktober 2026. 

“Setelah kita ases bersama, kita kembali lagi dialog, mereka siap kok 1 Oktober, ada yang sudah 100% siap, ada yang 85%, ada yang paling sedikit itu 75%, kita confidence untuk kemudian mengeksekusi di 1 Oktober,” kata Bimo dalam Media Briefing Dua Kebijakan Perpajakan Terkini di Bogor, Kamis (1/10/2026). 

Bimo menyebutkan, percepatan implementasi tersebut murni berkaitan dengan kesiapan teknis. Pemerintah sebelumnya memang menetapkan pelaksanaan pada 1 November karena masih memberikan waktu bagi platform untuk menyelesaikan persiapan sistem. “Jadi pure technical,” katanya.

Dirjen Pajak juga menjelaskan persiapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace telah dibahas pemerintah bersama empat platform tersebut sejak 2025. Pemerintah saat itu berdialog dengan marketplace untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem yang diperlukan agar mekanisme pemungutan dapat terhubung dengan sistem administrasi perpajakan. 

Menurut Bimo, setelah proses evaluasi dilakukan, pemerintah mendapatkan keyakinan bahwa seluruh marketplace yang ditunjuk telah berada pada tingkat kesiapan yang memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Bimo menerangkan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru. Mekanisme tersebut ditujukan untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara antara transaksi melalui marketplace dan perdagangan secara konvensional. 

“Ini level of playing field,” katanya. Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha kecil. Wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp500 juta dalam satu tahun tetap tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22.  

Sementara itu, PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh platform dapat menjadi kredit pajak bagi pedagang dalam negeri yang menggunakan tarif umum dalam penghitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Bimo mengatakan mekanisme tersebut diharapkan menciptakan perlakuan yang lebih adil dan setara antara kegiatan usaha secara online dan offline, sekaligus menghindari tambahan beban administrasi yang tidak diperlukan bagi marketplace maupun pelaku usaha. 

Berita lainnya di Headlines