DJP Terus Kejar Pajak Orang Kaya

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat pengawasan wajib termasuk untuk terus mengejar pajak orang kaya raya high wealth individual  (HWI). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengawasan tersebut akan diperkuat melalui pemanfaatan data, teknologi, serta sistem compliance risk management yang terintegrasi dengan Coretax.

Menurut Bimo, DJP memperluas basis pajak sekaligus menutup kesenjangan kepatuhan (compliance gap) tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

DJP akan semakin mengoptimalkan pemanfaatan data dan teknologi untuk mengidentifikasi wajib pajak berisiko. Sistem compliance risk management integrated risk engine atau CRM IRE akan digunakan untuk menentukan tingkat pengawasan berdasarkan profil risiko wajib pajak.

"Ini untuk memastikan kerja kita itu lebih efektif, lebih optimum. Pengawasan terhadap pajak-pajak yang berisiko rendah, berisiko tinggi, dilakukan mungkin lebih tinggi pengawasan dalam konteks pemeriksaan, kemudian penegakan hukum apabila memang ada indikasi ketidakpatuhan yang tinggi," katanya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, CRM IRE telah terintegrasi dengan Coretax dan data warehouse DJP. Sistem tersebut akan terus disempurnakan seiring dengan meningkatnya kematangan implementasi Coretax pada 2027.

"Jadi kita punya compliance risk management integrated risk engine. Ini untuk memastikan kerja kita itu lebih efektif, lebih optimum," pungkasnya.