Berita Pajak
10.398 artikel
Cara Lapor SPT Tahunan Penjualan Aset Kripto
17 Mar 2023, 04.45 WIB
PajakOnline.com —Transaksi aset kripto di Indonesia dikenakan pajak berlaku sejak 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan pada Juni 2022. Wajib Pajak yang melakukan penjualan atas aset kripto juga harus melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan bisa dil
Sebanyak 6,93 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan
17 Mar 2023, 03.30 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sebanyak 6,93 juta SPT Tahunan sudah dilaporkan wajib pajak orang pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 13 Maret 2023. Menkeu menyebutkan, jumlah SPT Tahunan yang diterima wajib pajak o
KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan dengan Nama Istri
17 Mar 2023, 02.10 WIB
PajakOnline.com —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sebanyak 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham di 280 perusahaan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, kepemilikan saham saat ini
Bongkar Kasus Pencucian Uang, PPATK Kolaborasi Kemenkeu
17 Mar 2023, 02.05 WIB
PajakOnline.com— Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehubungan kasus pencucian uang. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, PPATK telah menyerahkan kembali rekapitulasi data informasi hasil a
Cara Isi SPT Tahunan Berikut Ini Penjelasan Lengkapnya
17 Mar 2023, 01.30 WIB
PajakOnline.com — Wajib pajak orang pribadi masih memiliki waktu untuk mengisi Laporan SPT Tahunan hingga akhir Maret 2023 ini. Pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara pajak online dengan mudah. Apabila melewati batas waktu wajib pajak akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu
Cara Lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Badan secara Online
17 Mar 2023, 01.20 WIB
PajakOnline.com — Setiap Wajib Pajak berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pelaporan SPT Tahunan orang pribadi paling lambat dilakukan tiga bulan setelah b
Pajak Jumbo di IKN Bisa 350%, Dukung Vokasi dan Kegiatan Litbang
17 Mar 2023, 01.00 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah menawarkan insentif pajak berupa supertax deduction atau pajak jumbo bagi wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan vokasi di Ibu Kota Nusantara. Sesuai Pasal 42 Peraturan Pem
UU HKPD, Rumah Kos Bukan Objek Pajak Hotel
17 Mar 2023, 00.50 WIB
PajakOnline.com —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan kos bukanlah objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam UU 28/2009 tent
Perhatikan Ketentuan Sanksi Bunga Pajak Kurang Bayar
17 Mar 2023, 00.40 WIB
PajakOnline.com —Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah mengubah ketentuan perhitungan sanksi administrasi pajak berupa bunga jika wajib pajak memiliki pajak kurang bayar akibat pemeriksaan. Sesuai Pasal 13 ayat (2) UU 7/2
Kantor Pajak Sita Truk Penunggak Pajak Ratusan Juta
16 Mar 2023, 12.50 WIB
PajakOnline.com— Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali melalui Juru Sita Pajak Negara (JSPN) melakukan penyitaan atas aset wajib pajak berupa satu truk di Mojosongo, Boyolali. Kepala KPP Pratama Boyolali Mohamad Rifki Rachman mengatakan, penyitaan dilakukan terhadap wajib
Kriteria Jasa Luar Negeri Terutang PPN
16 Mar 2023, 12.40 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean (jasa luar negeri) di dalam daerah pabean wajib dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. DJP menyebut pemanfaatan JKP dari luar daerah pa
KPU: Capres Agar Terbuka Soal Kepatuhan Pajak
16 Mar 2023, 12.25 WIB
PajakOnline.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta para bakal calon presiden atau capres yang menjadi peserta Pilpres 2024 terbuka soal kepatuhan pembayaran pajaknya. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan KPU tidak kuasa meminta bakal capres membuka data kepatuhan pajak ke publik
